Jakarta: Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mengatakan, jika terjadi perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, maka dia menduga akan terjadi kegaduhan. Perubahan sistem pemilu di tengah jalan dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik tertentu.
“Publik harus waspada kemana arah Mahkamah Konstitusi (MK) kan bisa dibaca dari putusan-putusan sebelumnya, terutama nanti akan dimanfaatkan orang untuk membuat keributan dari proses penyelenggaraan pemilu,” kata Feri kepada Media Indonesia, Senin, 12 Juni 2023.
Kendati demikian, dia meyakini MK akan memutuskan bahwa sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Akan tetapi, Feri mengatakan ada saja kemungkinan sistem pemilu akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.
“Jadi bukan tidak mungkin Mahkamah Konstitusi akan mengubah sikapnya. Jika dia di intervensi secara politik. Kalau dia menghormati hukum dia tidak ada pilihan lain selain mempertahankan sistem terbuka ya,” ucapnya.
Menurutnya, MK dinilai sulit mengabulkan permohonan uji materi sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Sebab, MK telah menguatkan sistem proporsional terbuka pada 2008.
“Ya saya merasa MK sulit untuk mengubah model sistem pemilunya. MK sudah pernah memutus soal konstitusionalitas sistem pemilu di tahun 2008,” ujarnya.
Dia menuturkan sulit bagi MK untuk mengubah sistem pemilu, kecuali jika MK disusupi kepentingan lain sehingga menjadi alat pemenangan Pemilu 2024. Apalagi ia menilai, sulit bagi MK untuk menghindar karena MK seringkali diintervensi oleh Istana dan juga Parlemen.
“Intervensi itu bisa mengubah banyak hal ya, terutama di beberapa kali putusan MK belakangan ini nuansa intervensi politik dan istana itu kencang sekali mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi,” ucapnya. (Dominique Hilvy)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mengatakan, jika terjadi perubahan
sistem pemilu menjadi
proporsional tertutup, maka dia menduga akan terjadi kegaduhan. Perubahan sistem pemilu di tengah jalan dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik tertentu.
“Publik harus waspada kemana arah Mahkamah Konstitusi (MK) kan bisa dibaca dari putusan-putusan sebelumnya, terutama nanti akan dimanfaatkan orang untuk membuat keributan dari proses penyelenggaraan pemilu,” kata Feri kepada
Media Indonesia, Senin, 12 Juni 2023.
Kendati demikian, dia meyakini MK akan memutuskan bahwa sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Akan tetapi, Feri mengatakan ada saja kemungkinan sistem pemilu akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.
“Jadi bukan tidak mungkin Mahkamah Konstitusi akan mengubah sikapnya. Jika dia di intervensi secara politik. Kalau dia menghormati hukum dia tidak ada pilihan lain selain mempertahankan sistem terbuka ya,” ucapnya.
Menurutnya, MK dinilai sulit mengabulkan permohonan uji materi sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Sebab, MK telah menguatkan sistem proporsional terbuka pada 2008.
“Ya saya merasa MK sulit untuk mengubah model sistem pemilunya. MK sudah pernah memutus soal konstitusionalitas sistem pemilu di tahun 2008,” ujarnya.
Dia menuturkan sulit bagi MK untuk mengubah sistem pemilu, kecuali jika MK disusupi kepentingan lain sehingga menjadi alat pemenangan Pemilu 2024. Apalagi ia menilai, sulit bagi MK untuk menghindar karena MK seringkali diintervensi oleh Istana dan juga Parlemen.
“Intervensi itu bisa mengubah banyak hal ya, terutama di beberapa kali putusan MK belakangan ini nuansa intervensi politik dan istana itu kencang sekali mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi,” ucapnya. (
Dominique Hilvy)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
