Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

KPK Pertajam Bukti Suap Walkot Nonaktif Bekasi Lewat 3 Lurah

Fachri Audhia Hafiez • 21 Januari 2022 12:17
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Keempat orang itu diperiksa untuk mempertajam bukti perbuatan rasuah Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi.
 
Keempatnya, yakni Lurah Telukpucung, Bekasi Utara, Djunaidi Abdillah; Lurah Perwira, Bekasi Utara, Isma Yusliyanti; dan Lurah Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Ahmad Hidayat. Lalu, seorang aparatur sipil negara (ASN) Ina.
 
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali belum membeberkan keterkaitan keempat saksi dalam perkara dugaan rasuah tersebut. Kuat dugaan keempatnya memgetahui ihwal rasuah yang terjadi di Pemkot Bekasi.
 
KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Pria yang akrab disapa Pepen itu diduga memperoleh uang miliaran dari hasil intervensi proyek.
 
Selain Rahmat Effendi, sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima, yakni Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
 
Baca: Walkot Nonaktif Bekasi Diduga Menentukan Kontraktor Penggarap Proyek
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat tersangka pemberi, yakni Direktur PT MAN Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif