Plt juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Plt juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Bupati Nonaktif PPU Berpeluang Dijerat Pasal Pencucian Uang

Nasional KPK pencucian uang kasus korupsi Pemberantasan Korupsi OTT Penajam Paser Utara Bupati Penajam Paser Utara
Candra Yuri Nuralam • 24 April 2022 07:55
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan dugaan suap Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud dengan pasal pencucian uang. KPK bakal langsung tancap gas mengusut dugaan pencucian uang itu jika ada bukti.
 
"Dari perkembangan pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik hingga saat ini, jika ditemukan adanya indikasi unsur tindak pidana lain dalam hal ini TPPU maka tidak menutup kemungkinan nanti juga akan diterapkan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Minggu, 24 April 2022.
 
KPK tengah mendalami aset milik Gafur. Bahkan, KPK pernah mendapatkan informasi sebagian harta Gafur disamarkan dengan nama orang lain.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasal pencucian uang bisa diterapkan jika KPK sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Pasal pencucian uang juga dibutuhkan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari ulah Gafur.
 
"Sebagai bagian upaya optimalisasi asset recovery," ujar Ali.
 
Sebelumnya, Abdul Gafur Mas'ud diduga menyamarkan asetnya dengan memakai banyak identitas. Salah satu identitas yang dipakai yakni tersangka sekaligus Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
Informasi ini diketahui saat penyidik KPK memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) Mohammad Syaiful dan pihak swasta Ruslan Sangadji. Keduanya dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU.
 
"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan kepemilikan aset dari tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud) yang menggunakan identitas tersangka NAB (Nur Afidah Balqis) dan beberapa orang kepercayaan lainnya dari tersangka AGM," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 April 2022.
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Pihak swasta Ahmad Zuhdi menjadi tersangka pemberi suap.
 
Sedangkan tersangka penerima suap ialah Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, dan Kepala Dinas PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro. Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
KPK menyiapkan dua dakwaan untuk Zuhdi. Pertama, Pasal 5 ayat (I) UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Lalu, pada dakwaan kedua, Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif