medcom.id, Jakarta: Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghadirkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dalam sidang kasus dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). KPK bakal menggali soal informasi yang diketahui Eko terkait kasus suap yang menyeret dua mantan anak buahnya.
"Terkait kasus ini (akan digali) sejauh mana pengetahuan menteri sebagai pimpinan tertinggi dari kementerian tersebut dari proses pemeriksaan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 19 September 2017.
Febri menyebut, beberapa hal yang akan digali antara lain soal pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016. Selain itu, jaksa juga akan menggali apakah politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengetahui arahan-arahan terkait dengan pihak BPK.
Baca: Mendes Disebut Temui Auditor BPK Sebelum OTT Suap WTP
Dihubungi terpisah, Menteri Eko mengaku siap menghadiri persidangan yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dia mengaku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ia ketahui.
"Saya jawab saja apa yang ditanya nanti sesuai dengan apa yang saya ketahui," beber Eko.
Eko mengaku tidak mengetahui soal suap opini WTP yang dilakukan Irjen Kemendes PDTT Sugito dan Kabag TU dan Keuangan Irjen Kemendes Jarot Budi Prabowo. Namun begitu, ia menyatakan dirinya memang cukup keras soal integritas.
"Tidak tahu (soal suap Kemendes PDTT ke BPK), semua orang tahu saya keras sekali dengan masalah integritas," tegasnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/VNxQ468b" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghadirkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dalam sidang kasus dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). KPK bakal menggali soal informasi yang diketahui Eko terkait kasus suap yang menyeret dua mantan anak buahnya.
"Terkait kasus ini (akan digali) sejauh mana pengetahuan menteri sebagai pimpinan tertinggi dari kementerian tersebut dari proses pemeriksaan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 19 September 2017.
Febri menyebut, beberapa hal yang akan digali antara lain soal pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016. Selain itu, jaksa juga akan menggali apakah politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengetahui arahan-arahan terkait dengan pihak BPK.
Baca: Mendes Disebut Temui Auditor BPK Sebelum OTT Suap WTP
Dihubungi terpisah, Menteri Eko mengaku siap menghadiri persidangan yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dia mengaku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ia ketahui.
"Saya jawab saja apa yang ditanya nanti sesuai dengan apa yang saya ketahui," beber Eko.
Eko mengaku tidak mengetahui soal suap opini WTP yang dilakukan Irjen Kemendes PDTT Sugito dan Kabag TU dan Keuangan Irjen Kemendes Jarot Budi Prabowo. Namun begitu, ia menyatakan dirinya memang cukup keras soal integritas.
"Tidak tahu (soal suap Kemendes PDTT ke BPK), semua orang tahu saya keras sekali dengan masalah integritas," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
