Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penanganan kasus dugaan suap pengadaan perkara serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU). KPK diminta memperkarakan elite Partai Demokrat yang diduga menerima hasil suap dari Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud.
"Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup bahwa elite-elite atau oknum Partai Demokrat itu menerima aliran dana dari proses pemilihan Ketua DPD Kalimantan Timur sehingga uang tersebut dapat dilacak juga, artinya memang ada aliran dana," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Minggu, 3 April 2022.
Baca: KPK Diminta Usut Elite Demokrat Diduga Terima Aliran Suap Bupati PPU
Gafur diduga meminta Rp1 miliar dari terdakwa sekaligus pengusaha Ahmad Zuhdi untuk maju sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Informasi ini terbongkar dari dakwaan Zuhdi yang dibacakan beberapa waktu lalu.
Berita terkait dugaan keterlibatan elite partai Demokrat di kasus suap Penajam Paser Utara menjadi berita favorit di Kanal Nasional Medcom.id pada Minggu, 3 April 2022. Selain itu, banyak sobat Medcom.id juga mengakses pemberitaan terkait respons Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pelabelan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik tak ingin praktik pelabelan itu dilakukan kembali. Hal tersebut kerap terjadi saat Orde Baru.
"Pada masa orde baru banyak sekali orang tanpa proses peradilan dituduh PKI. Itu menyedihkan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 3 April 2022.
Baca: Komnas HAM Harap Pelabelan PKI Tanpa Peradilan Tak Terjadi Lagi
Taufan mengaku berkunjung ke Eropa dan sempat bertemu dengan orang-orang PKI dan yang dituduh PKI. Saat ini, mereka sudah lanjut usia (lansia).
Pemberitaan terkait dugaan keterlibatan elite Demokrat di suap PPU dan pelabelan PKI terus diperbarui. Simak selengkapnya hanya di Kanal Nasional Medcom.id.
Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) memperluas penanganan kasus dugaan suap pengadaan perkara serta perizinan di Penajam Paser Utara (
PPU). KPK diminta memperkarakan elite Partai Demokrat yang diduga menerima hasil suap dari Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud.
"Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup bahwa elite-elite atau oknum Partai Demokrat itu menerima aliran dana dari proses pemilihan Ketua DPD Kalimantan Timur sehingga uang tersebut dapat dilacak juga, artinya memang ada aliran dana," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada
Medcom.id, Minggu, 3 April 2022.
Baca:
KPK Diminta Usut Elite Demokrat Diduga Terima Aliran Suap Bupati PPU
Gafur diduga meminta Rp1 miliar dari terdakwa sekaligus pengusaha Ahmad Zuhdi untuk maju sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Informasi ini terbongkar dari dakwaan Zuhdi yang dibacakan beberapa waktu lalu.
Berita terkait dugaan keterlibatan elite partai Demokrat di kasus suap Penajam Paser Utara menjadi berita favorit di
Kanal Nasional Medcom.id pada Minggu, 3 April 2022. Selain itu, banyak sobat
Medcom.id juga mengakses pemberitaan terkait respons Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (
Komnas HAM) terkait pelabelan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik tak ingin praktik pelabelan itu dilakukan kembali. Hal tersebut kerap terjadi saat Orde Baru.
"Pada masa orde baru banyak sekali orang tanpa proses peradilan dituduh PKI. Itu menyedihkan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 3 April 2022.
Baca:
Komnas HAM Harap Pelabelan PKI Tanpa Peradilan Tak Terjadi Lagi
Taufan mengaku berkunjung ke Eropa dan sempat bertemu dengan orang-orang
PKI dan yang dituduh PKI. Saat ini, mereka sudah lanjut usia (lansia).
Pemberitaan terkait dugaan keterlibatan elite Demokrat di suap PPU dan pelabelan PKI terus diperbarui. Simak selengkapnya hanya di
Kanal Nasional Medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
