Jakarta: Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) M Natsir Kongah menegaskan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Polri. Termasuk dalam penelusuran dugaan aliran dana dari tindak pidana narkotika untuk kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dia tidak menjelaskan lebih lanjut saat ditanya sejauh apa peran PPATK dalam penelusuran dana ilegal tersebut. Natsir memastikan PPATK bakal menindaklanjuti hasil penelusuran itu kepada lembaga penyelenggara pemilu.
"Dengan Bawaslu dan KPU kita juga punya kerja sama," kata Natsir kepada Media Indonesia, Jumat, 26 Mei 2023.
Di sisi lain, Natsir membeberkan laporan Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022. Laporan itu menunjukkan bahwa pengurus partai politik berisiko rendah menjadi pelaku kasus TPPU narkotika.
Pengurus parpol berada di peringkat 12 dari 21 profil pelaku TPPU narkotika dengan penilaian faktor ancaman pada skor 3,28, faktor kerentanan (5,00), faktor dampak (3,09), faktor risiko (3,64). Adapun urutan pertama dengan risiko tinggi ditempati pengusaha/wiraswasta dengan skor faktor ancaman 9,00, faktor kerentanan (7,71), faktor dampak (9,00), dan faktor risiko (9,00).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) M Natsir Kongah menegaskan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Polri. Termasuk dalam penelusuran dugaan aliran dana dari tindak pidana narkotika untuk kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dia tidak menjelaskan lebih lanjut saat ditanya sejauh apa peran PPATK dalam penelusuran dana ilegal tersebut. Natsir memastikan PPATK bakal menindaklanjuti hasil penelusuran itu kepada lembaga penyelenggara pemilu.
"Dengan Bawaslu dan KPU kita juga punya kerja sama," kata Natsir kepada
Media Indonesia, Jumat, 26 Mei 2023.
Di sisi lain, Natsir membeberkan laporan Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022. Laporan itu menunjukkan bahwa pengurus partai politik berisiko rendah menjadi pelaku kasus TPPU narkotika.
Pengurus parpol berada di peringkat 12 dari 21 profil pelaku TPPU narkotika dengan penilaian faktor ancaman pada skor 3,28, faktor kerentanan (5,00), faktor dampak (3,09), faktor risiko (3,64). Adapun urutan pertama dengan risiko tinggi ditempati pengusaha/wiraswasta dengan skor faktor ancaman 9,00, faktor kerentanan (7,71), faktor dampak (9,00), dan faktor risiko (9,00).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
