Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud ikut ditangkap dalam OTT yang dilakukan kemarin, 12 Januari 2022.
"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah kaltim yaitu Bupati Penajam Paser Utara (Abdul Gafur Mas'ud) beserta sepuluh orang," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Januari 2022.
Firli mengatakan semua pihak yang ditangkap tengah diinterogasi tim satuan tugas. Masyarakat diminta bersabar.
"Terima kasih atas dukungan masyarakat dan seluruh pihak sehingga KPK bisa melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi," ujar Firli.
Baca: KPK Gelar OTT di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan tangkap tangan terkait suap. Dia belum bisa membeberkan detail kasus dugaan rasuah.
"Atas dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi," kata Ghufron.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam tangkap tangan itu. Pembeberan para tersangka bakal dilakukan melalui konferensi pers.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud ikut ditangkap dalam
OTT yang dilakukan kemarin, 12 Januari 2022.
"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah kaltim yaitu Bupati Penajam Paser Utara (
Abdul Gafur Mas'ud) beserta sepuluh orang," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Januari 2022.
Firli mengatakan semua pihak yang ditangkap tengah diinterogasi tim satuan tugas. Masyarakat diminta bersabar.
"Terima kasih atas dukungan masyarakat dan seluruh pihak sehingga KPK bisa melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi," ujar
Firli.
Baca:
KPK Gelar OTT di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan tangkap tangan terkait suap. Dia belum bisa membeberkan detail kasus dugaan rasuah.
"Atas dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi," kata Ghufron.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam tangkap tangan itu. Pembeberan para tersangka bakal dilakukan melalui konferensi pers.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
