Direktur Utama PT Fajar Mulia Gemini Mulia Pieko Nyotosetiadi saat pembacaan pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Direktur Utama PT Fajar Mulia Gemini Mulia Pieko Nyotosetiadi saat pembacaan pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Pieko Bantah Beri Dolly Pulungan Fulus

Nasional Korupsi di PTPN III
Kautsar Widya Prabowo • 25 Januari 2020 01:17
Jakarta: Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo sekaligus penasihat PT Citra Gemini Mulia (CGM), Pieko Nyotosetiadi membantah menyuap Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran PT PTPN III, I Kadek Kertha Laksana. Terdakwa memastikan tidak pernah melakukan negoisasi ataupun transaksi dengan keduanya.
 
Pieko menjelaskan duduk permasalahan kasusnya. Bermula pada 31 Agustus 2019, sekitar pukul 11.30 WIB ia mengaku dihubungi oleh Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil. Arum mengajak bertemu di Hotel Shangrila, Jakarta.
 
"Arum mengutarakan isi hati yang ingin meminjam uang kepada saya sebanyak USD250 ribu. Saya sempat menayakan pinjam untuk apa, dengan tegas saudara Arum bilang itu bukan urusan anda (Pieko) dan tidak perlu tahu," tiru Pieko dalam pembacaan pledoi atau pembelaan pribadinya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jumat, 24 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rasa penasaran tersebut ia coba kubur dalam-dalam, mengingat Arum merupakan orang sukses yang memiliki pabrik hingga pertenakan. Akhirnya permintaan Arum disetujui.
 
"Terpaksa dengan rasa berat menyutujui pinjaman permintaan tersebut. Semula dia menyanggupi mengembalikan satu minggu, akhirnya saya kasih tiga minggu, saya segan beurusan dengan beliau," tuturnya.
 
Kemudian, Pieko berencana untuk pamit menghadiri acara pernikahan koleganya. Namun, tiba-tiba Direktur Utama PTPN II Dolly Pulungan hadir.
 
"Arum Sabil mengatakan kepada sodara Dolly, mukanya jelek begitu senyum sedikit dong, kan sudah dapat bantuan. Setelah itu Arum memerintahkan kepada saya untuk memberikan uang pinjaman itu melakui I Kadek Laksana," tuturnya.
 
Pada 2 September 2019, Pieko memerintahkan Pimpinan Cabang PT CGM Ramlin mengambil uang sebanyak SGD345.000 atau setara Rp3,5 miliar di tempat penukaran uang Sulinggar Wirasta.
 
Lebih lanjut, Pieko mengaku hingga saat ini Arum belum mengembalikan uangnya. Ia juga tidak mengetahui dugaan uang tersebut digunakan untuk membeli rumah hingga mengurus Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) Dolly yang disebut bermasalah.
 
"Jadi kesimpulannya, saya tidak memberikan uang tersebut kepada Dolly Pulungan, yang jelas minta ke Arum sabil," pungkasnya.
 
Sebelumnya, Pieko dinilai terbukti menyuap Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Pulungan, sebesar SGD345 ribu atau setara Rp3,55 miliar. Pemberian rasuah itu dilakukan bersama-sama Direktur Pemasaran PT PTPN III, I Kadek Kertha Laksana.
 
Suap itu dilakukan agar Dolly dan Kadek Kertha memberikan long term contract (LTC) atau kontrak jangka panjang kepada Pieko, untuk menggarap proyek distribusi gula kristal putih.
 
LTC merupakan kontrak jangka panjang yang mewajibkan pembeli gula membeli dengan ikatan perjanjian dengan PTPN III dengan harga ditentukan setiap bulan. Hal ini guna mencegah permainan dari pembeli yang hanya membeli gula saat harga murah.
 
Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf disebut turut menerima fulus dalam perkara ini. Syarkawi diyakini menerima uang SGD190.300 atau setara Rp1,9 miliar dalam dua tahap.
 
Pieko diduga memberikan uang tersebut untuk menghindari kesan adanya praktik monopoli perdagangan melalui LTC oleh perusahaannya. Dua perusahaan tersebut ialah PT Fajar Mulia Transindo, dan PT Citra Gemini Mulia.
 
Perbuatan Pieko dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(DMR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif