Jakarta: Auditor Utama pada Irjen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Doddy Setiadi menjelaskan alasan pembangunan BTS Kominfo mangkrak. Masalah keamanan hingga medan menjadi penyebabnya.
“Saat itu alasan sebagian karena kahar (keadaan mendesak/darurat) seperti di wilayah Papua dan Intan Jaya, sebagian besar tidak siap,” kata Doddy di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 1 Agustus 2023.
Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri menanyakan detail keadaan mendesak yang dimaksud. Doddy memerinci mulai dari masalah keamanan, kesiapan personel, hingga transportasi mengangkut material ke Papua.
Lantas, Fahzal menanyakan faktor pembangunan BTS tidak maksimal di wilayah lain. Sebab, masalah keamanan tidak terjadi di wilayah lain.
“Kelihatannya kapasitas kemampuan dari mitra yang ditunjuk tidak bisa melaksanakan sesuai kecepatan yang diharapkan,” ujar Doddy.
Masalah lainnya, yakni lokasi pembangunan BTS belum siap. Sejumlah lahan di berbagai titik belum dilakukan pembebasan dan belum mendapat izin.
“Setahu kami (masalah perizinan diurus) kerja sama BAKTI dan pemerintah daerah,” tutur Doddy.
Selain itu, Doddy mengirimkan tim untuk melihat hasil pembangunan BTS. Tim Doddy melaporkan ada lokasi-lokasi tertentu yang pembangunannya belum sempurna.
“Mungkin pengawasan di lapangan terhadap pekerjaan tidak sempurna,” ucap dia.
Fahzal bertanya mengapa tim Doddy tidak ikut diterjunkan selama proses pembangunan. Selama ini monitoring hanya dilakukan tim konsultan pengawas.
“Kami ke lapangan tapi hanya sampel. Kami independen, memilih sendiri (lokasi survei). Namun ada keterbatasan anggaran ke lapangan,” jelas Doddy.
Sebelumnya, Doddy mengakui pembangunan BTS Kominfo mangkrak. Hanya sekitar 1.900 BTS yang beroperasi dari target 4.200 BTS hingga Maret 2022.
Jakarta: Auditor Utama pada Irjen Kementerian Komunikasi dan Informatika (
Kominfo) Doddy Setiadi menjelaskan alasan pembangunan
BTS Kominfo mangkrak. Masalah keamanan hingga medan menjadi penyebabnya.
“Saat itu alasan sebagian karena kahar (keadaan mendesak/darurat) seperti di wilayah Papua dan Intan Jaya, sebagian besar tidak siap,” kata Doddy di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 1 Agustus 2023.
Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri menanyakan detail keadaan mendesak yang dimaksud. Doddy memerinci mulai dari masalah keamanan, kesiapan personel, hingga transportasi mengangkut material ke Papua.
Lantas, Fahzal menanyakan faktor pembangunan BTS tidak maksimal di wilayah lain. Sebab, masalah keamanan tidak terjadi di wilayah lain.
“Kelihatannya kapasitas kemampuan dari mitra yang ditunjuk tidak bisa melaksanakan sesuai kecepatan yang diharapkan,” ujar Doddy.
Masalah lainnya, yakni lokasi pembangunan BTS belum siap. Sejumlah lahan di berbagai titik belum dilakukan pembebasan dan belum mendapat izin.
“Setahu kami (masalah perizinan diurus) kerja sama BAKTI dan pemerintah daerah,” tutur Doddy.
Selain itu, Doddy mengirimkan tim untuk melihat hasil pembangunan BTS. Tim Doddy melaporkan ada lokasi-lokasi tertentu yang pembangunannya belum sempurna.
“Mungkin pengawasan di lapangan terhadap pekerjaan tidak sempurna,” ucap dia.
Fahzal bertanya mengapa tim Doddy tidak ikut diterjunkan selama proses pembangunan. Selama ini monitoring hanya dilakukan tim konsultan pengawas.
“Kami ke lapangan tapi hanya sampel. Kami independen, memilih sendiri (lokasi survei). Namun ada keterbatasan anggaran ke lapangan,” jelas Doddy.
Sebelumnya, Doddy mengakui pembangunan BTS Kominfo mangkrak. Hanya sekitar 1.900 BTS yang beroperasi dari target 4.200 BTS hingga Maret 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
