medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie ikut angkat bicara soal penetapan tersangka Ketua KPK Abraham Samad. Ical, begitu ia akrab disapa, mengaku prihatin dengan status tersangka dugaan pemalsuan dokumen yang kini melekat pada Abraham Samad.
"Saya rasa polisi punya data. Hadapi saja dengan baik dan tenang," kata Ical saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Terkait kekosongan pimpinan yang ada di KPK karena dua pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka, Ical meminta pemerintah untuk membentuk kembali panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK yang baru.
"Ya dipercepat saja pembuatan pansel. Bikin pansel lebih cepat, sehingga ada yang baru," tambahnya.
Seperti diketahui, nama Abraham Samad terseret dalam kasus pemalsuan KTP dan KK milik Feriyani Lim. Kasus ini bermula saat seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan Feriyani pada 2007 lalu atas dugaan pemalsuan dokumen untuk keperluan pembuatan paspor.
Atas perbuatannya tersebut, Abraham dijerat dengan Pasal 263, 264, 266 KUHP dan Pasal 93 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013. Abraham Samad terancam hukuman penjara selama delapan tahun penjara.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie ikut angkat bicara soal penetapan tersangka Ketua KPK Abraham Samad. Ical, begitu ia akrab disapa, mengaku prihatin dengan status tersangka dugaan pemalsuan dokumen yang kini melekat pada Abraham Samad.
"Saya rasa polisi punya data. Hadapi saja dengan baik dan tenang," kata Ical saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Terkait kekosongan pimpinan yang ada di KPK karena dua pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka, Ical meminta pemerintah untuk membentuk kembali panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK yang baru.
"Ya dipercepat saja pembuatan pansel. Bikin pansel lebih cepat, sehingga ada yang baru," tambahnya.
Seperti diketahui, nama Abraham Samad terseret dalam kasus pemalsuan KTP dan KK milik Feriyani Lim. Kasus ini bermula saat seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan Feriyani pada 2007 lalu atas dugaan pemalsuan dokumen untuk keperluan pembuatan paspor.
Atas perbuatannya tersebut, Abraham dijerat dengan Pasal 263, 264, 266 KUHP dan Pasal 93 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013. Abraham Samad terancam hukuman penjara selama delapan tahun penjara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LOV)
