Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas perkara sepuluh anggota DPRD Muara Enim. Mereka semua terlibat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim pada 2019.
"Tim penyidik, telah melaksanakan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti untuk tersangka IG (anggora DPRD Muara Enim Indra Gani BS) dan kawan-kawan kepada tim jaksa karena seluruh isi berkas perkaranya dinyatakan lengkap," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 28 Desember 2021.
Baca: 10 Anggota DPRD Muara Enim Segera Diadili
Ali mengatakan 10 anggota DPRD Muara Enim itu, yakni Indra Gani, Ishak Joharsah, Ari Yoca Setidadi, Ahmad Reo Kusuma, Marsito, Mardiansyah, Muhardi, Fitrianzah, Subahan, dan Piardi.
Pemberitaan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim 2019 jadi perhatian sobat Medcom.id. Selain itu, pembaca setia Kanal Nasional Medcom.id juga mengulik pemberitaan terkait pemerintah yang didorong mengevaluasi kebijakan.
Pemerintah diminta terus mengevaluasi kebijakan penanganan covid-19. Hal itu disampaikan menyikapi temuan 46 kasus Omicron di Indonesia per 27 Desember 2021.
"Terus memperbaharui kebijakan terkait dengan kondisi lapangan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena saat dihubungi, Selasa, 28 Desember 2021.
Baca: 46 Kasus Omicron, Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan
Upaya tracing dan testing harus ditingkatkan. Terutama di pintu masuk kedatangan Indonesia.
Terakhir, sobat Medcom.id fokus pada pemberitaan terkait sosialisasi manfaat vaksin. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta seluruh provinsi memasifkan sosialisasi manfaat vaksin covid-19. Cakupan vaksinasi nasional belum merata.
"PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) provinsi sebagai badan publik dapat berperan lebih proaktif untuk mempercepat program vaksinasi covid-19 melalui pengoptimalan layanan informasi publik,” kata Sekretaris Kemenko PMK Satya Sananugraha dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 Desember 2021.
Satya mengatakan masyarakat perlu diberi penegasan informasi yang benar. Supaya masyarakat mau bahkan mengajak kerabatnya divaksin.
Pemberitaan terkait kasus hukum di Muara Enim, varian Omicron, dan percepatan vaksinasi bakal diperbarui. Simak selengkapnya hanya di Kanal Nasional Medcom.id.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
