Korupsi Minyak Goreng, 4 Orang dari Kemendag Diperiksa Kejagung

Jakarta: Sebanyak empat orang dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) diperiiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka diperiksa terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021 sampai Maret 2022. "Diperiksa sebagai saksi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 April 2022.  Dia menyebut para saksi yang diperiksa berinisial DR, CS, AF, dan BIS. DR dan CS diperiksa selaku anggota verifikator Kemendag. AF diperiksa selaku analis perdagangan pada Bidang Perkebunan di Bidang Tanaman Tahunan pada Kemendag. Sedangkan BIS merupakan analis perdagangan di Bidang Tanaman Semusim pada Kemendag. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," ungkap Ketut.  Baca: Penyaluran BLT Minyak Goreng di Temanggung Tunggu Data Kemensos Pada Selasa, 12 April 2022, penyidik JAM-Pidsus telah memeriksa lima saksi dari Kemendag. Mereka adalah DM selaku Sub Bidang Tanaman Tahunan Kemendag, R selaku Ketua Tim Bidang Perkebunan Kemendag. Selain itu, ada juga FA selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan di Kemendag, serta SM dan F selaku anggota verifikator Kemendag. Kemendag merupakan pihak yang memberikan surat persetujuan ekspor kepada perusahaan. Setidaknya, ada dua eksportir yang mendapatkan persetujuan ekspor walaupun tidak memenuhi syarat kewajiban distribusi dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dan harga penjualan dalam negeri (domestic price obligation/DPO). Kedua perusahaan itu adalah PT Mikie Oleo Nabati Industri dan PT Karya Indah Alam Sejahtera. Terpisah, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi menyatakan tidak menutup kemungkinan jumlah eksportir yang diusut pihaknya bertambah.