medcom.id, Jakarta: Jero Wacik bergeming saat ditanya soal penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi saat menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Raut mukanya tampak kesal.
Pagi tadi, Jero datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi atas tesangka Waryono Karno dalam kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Saat tiba di Gedung KPK, Jero hanya menerangkan dirinya diperiksa sebagai saksi untuk mantan anak buahnya itu. Wartawan pun meminta pendapat Jero soal status tersangka kedua, saat Jero pulang.
Namun, politikus Partai Demokrat itu keberatan menjawab pertanyaan wartawan. Dia lantas buru-buru pulang menggunakan taksi bernomor polisi B 1519 KTE dengan nomor badan XD 6119.
Suami Trisnawati Wacik itu diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Menbudpar terkait pengelolaan anggaran pada 2008-2011. Dugaan kerugian negara akibat perbuatan Jero sekitar Rp7 miliar.
Jero disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
medcom.id, Jakarta: Jero Wacik bergeming saat ditanya soal penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi saat menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Raut mukanya tampak kesal.
Pagi tadi, Jero datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi atas tesangka Waryono Karno dalam kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Saat tiba di Gedung KPK, Jero hanya menerangkan dirinya diperiksa sebagai saksi untuk mantan anak buahnya itu. Wartawan pun meminta pendapat Jero soal status tersangka kedua, saat Jero pulang.
Namun, politikus Partai Demokrat itu keberatan menjawab pertanyaan wartawan. Dia lantas buru-buru pulang menggunakan taksi bernomor polisi B 1519 KTE dengan nomor badan XD 6119.
Suami Trisnawati Wacik itu diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Menbudpar terkait pengelolaan anggaran pada 2008-2011. Dugaan kerugian negara akibat perbuatan Jero sekitar Rp7 miliar.
Jero disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
