medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah akademisi dan profesional untuk menengahi kisruh KPK dan Polri. Namun, pembentukan tim independen ini justru dinilai sebagai tameng politik yang digunakan Presiden Jokowi.
"Jokowi pakai tameng politik dengan undang tim independen, road show ke mana-mana. Harusnya gunakan institusi formal seperti Wantimpres," kata Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).
Permasalahan pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan memang semakin berlarut. BG ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka sehari sebelum uji kelayakan yang dilakukan DPR. Tak disangka, DPR meloloskan BG dan menyerahkan pelantikan kandidat tunggal Kapolri ini kepada presiden.
Namun, presiden memutuskan untuk melakukan penundaan pelantikan dengan status tersangka yang menjerat BG.
Tidak lama setelah itu, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto ditangkap atas kasus saksi palsu dalam sengketa pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010. Kisruh pun terjadi antara KPK dan Polri.
Alih-alih meminta pendapat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru dibentuk, Presiden justru mengudang tim independen untuk menyelesaikan kisruh ini. Pembentukan tim independen, tutur Yoga, membuat opini publik teraduk-aduk. Seharusnya, Presiden tegas menentukan sikap.
"Kepala negara harus tegas meneguhkan dia ksatria dan segera diputus laksanakan. Tentukan sikap beliau, itu yang ditunggu," tandas Yoga.
Opini publik, kata dia, berbeda dengan persoalan hukum. Opini publik dapat diperdebatkan, sedangkan persoalan hukum tak tergantung dengan opini publik.
"Hukum itu hitam putih, benar atau salah. Pencitraan itu soal politik. Intinya, politik sebagai lokomotif, hukum sebagai rel," tandas Yoga.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah akademisi dan profesional untuk menengahi kisruh KPK dan Polri. Namun, pembentukan tim independen ini justru dinilai sebagai tameng politik yang digunakan Presiden Jokowi.
"Jokowi pakai tameng politik dengan undang tim independen, road show ke mana-mana. Harusnya gunakan institusi formal seperti Wantimpres," kata Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).
Permasalahan pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan memang semakin berlarut. BG ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka sehari sebelum uji kelayakan yang dilakukan DPR. Tak disangka, DPR meloloskan BG dan menyerahkan pelantikan kandidat tunggal Kapolri ini kepada presiden.
Namun, presiden memutuskan untuk melakukan penundaan pelantikan dengan status tersangka yang menjerat BG.
Tidak lama setelah itu, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto ditangkap atas kasus saksi palsu dalam sengketa pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010. Kisruh pun terjadi antara KPK dan Polri.
Alih-alih meminta pendapat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru dibentuk, Presiden justru mengudang tim independen untuk menyelesaikan kisruh ini. Pembentukan tim independen, tutur Yoga, membuat opini publik teraduk-aduk. Seharusnya, Presiden tegas menentukan sikap.
"Kepala negara harus tegas meneguhkan dia ksatria dan segera diputus laksanakan. Tentukan sikap beliau, itu yang ditunggu," tandas Yoga.
Opini publik, kata dia, berbeda dengan persoalan hukum. Opini publik dapat diperdebatkan, sedangkan persoalan hukum tak tergantung dengan opini publik.
"Hukum itu hitam putih, benar atau salah. Pencitraan itu soal politik. Intinya, politik sebagai lokomotif, hukum sebagai rel," tandas Yoga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(BOB)
