medcom.id, Jakarta: Kasianur Sidauruk, panitera dalam perkara gugatan sengketa Pilkada Buton, Sulawesi Tenggara di Mahkamah Konstitusi dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Kasianur diperiksa untuk tersangka Samsu Umar Abdul Samiun, tersangka Bupati Buton.
"Hanya menanyakan tentang proses penyelesaian perkara dari awal hingga akhir. Hanya itu saja enggak ada yang lain," ujar Kasianur usai diperiksa di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2016).
Kasianur mengaku diminta penyidik menjelaskan proses persidangan mulai dari penerimaan permohonan, sampai persidangan sampai putusan. Dia juga ditanya bila ada keganjilan dalam proses itu.
Menurut dia, semuanya berjalan baik dan lancar. Bahkan dalam putusan Hakim bersuara bulat.
"Bulat semua sesuai amar putusan MK itu. Kalau tidak bulat, kan ada dissenting opinion, kan ini tidak ada dissenting dalam perkara itu," tambah Kasianur.
Penyidik menanyakan 30 pertanyaan pada Kasianur. Pertanyaan itu seluruhnya beraifat teknis.
Samsu mengakui pernah memberikan Rp1 miliar kepada Akil pada 2012. Uang itu untuk mempengaruhi sidang sengketa Pilkada Buton di MK. Uang itu dikirim ke CV Ratu Samagat, perusahaan milik istri Akil, Ratu Rita.
Hal itu disampaikan Samsu saat bersaksi untuk Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 4 Maret 2014. Samsu disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidik KPK sudah menjerat sejumlah kepala daerah dan pihak-pihak lain yang memberi suap ke Akil. Ada tujuh sengketa pilkada yang dimainkan Akil di MK.
Mereka yang terjerat dalam kasus Akil di antaranya Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardhana. Atut yang saat itu menjabat Gubernur Banten bersama Tubagus menyuap Akil untuk mempengaruhi hasil sidang sengketa Pilkada Lebak.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
