Jakarta: Polda Metro Jaya siap melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat. Wacana yang sudah dirapatkan dengan sejumlah kementerian/lembaga itu berlaku Jumat, 2 Juli 2021.
"Nanti kita tunggu penjelasan pemerintah pusat ya, yang jelas kita siap melaksanakan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Juni 2021.
PPKM mikro darurat akan berlaku hingga 20 Juli 2021. Keputusan itu disampaikan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dalam rilis yang dikeluarkan Selasa, 29 Juni 2021.
PPKM mikro darurat diterapkan di rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) di Kabupaten/Kota yang ditetapkan masing-masing gubernur. Penentuan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
"Evaluasi setiap dua minggu," tulis data KPC-PEN yang diterima Medcom.id, Selasa, 29 Juni 2021.
Baca: Cerita Nakes: Rasa Kasihan Lebih Besar dari Ketakutan
Sejumlah fokus PPKM mikro darurat, yakni mengendalikan peningkatan kasus covid-19 selama seminggu terakhir. Terutama, pada zona merah atau zona risiko tinggi dan zona oranye atau zona risiko sedang supaya tak mengganggu upaya pemulihan ekonomi.
Kerja sama empat pilar, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri bakal dikuatkan. Kemudian, meningkatkan penegakan hukum protokol kesehatan.
"Serta mendorong peningkatan testing, tracing, dan isolasi," tulis data tersebut.
Gubernur bakal menetapkan kabupaten/kota yang menerapkan PPKM mikro darurat. Kepala daerah juga memastikan pembentukan pos komando (posko) desa dan pengendalian hingga tingkat RT/RW.
Sementara itu, pimpinan TNI, Polri, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendampingi para gubernur, wali kota, dan bupati. Supaya PPKM mikro darurat efektif dan optimal.
"Juga optimalisasi pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dan percepatan vaksinasi," tulis data KPC-PEN.
Jakarta:
Polda Metro Jaya siap melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) mikro darurat. Wacana yang sudah dirapatkan dengan sejumlah kementerian/lembaga itu berlaku Jumat, 2 Juli 2021.
"Nanti kita tunggu penjelasan pemerintah pusat ya, yang jelas kita siap melaksanakan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Juni 2021.
PPKM mikro darurat akan berlaku hingga 20 Juli 2021. Keputusan itu disampaikan Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dalam rilis yang dikeluarkan Selasa, 29 Juni 2021.
PPKM mikro darurat diterapkan di rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) di Kabupaten/Kota yang ditetapkan masing-masing gubernur. Penentuan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
"Evaluasi setiap dua minggu," tulis data KPC-PEN yang diterima Medcom.id, Selasa, 29 Juni 2021.
Baca: Cerita Nakes: Rasa Kasihan Lebih Besar dari Ketakutan
Sejumlah fokus PPKM mikro darurat, yakni mengendalikan peningkatan kasus covid-19 selama seminggu terakhir. Terutama, pada zona merah atau zona risiko tinggi dan zona oranye atau zona risiko sedang supaya tak mengganggu upaya pemulihan ekonomi.
Kerja sama empat pilar, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri bakal dikuatkan. Kemudian, meningkatkan penegakan hukum protokol kesehatan.
"Serta mendorong peningkatan testing, tracing, dan isolasi," tulis data tersebut.
Gubernur bakal menetapkan kabupaten/kota yang menerapkan PPKM mikro darurat. Kepala daerah juga memastikan pembentukan pos komando (posko) desa dan pengendalian hingga tingkat RT/RW.
Sementara itu, pimpinan TNI, Polri, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendampingi para gubernur, wali kota, dan bupati. Supaya PPKM mikro darurat efektif dan optimal.
"Juga optimalisasi pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dan percepatan vaksinasi," tulis data KPC-PEN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
