MKD Geram Kepolisian Asal-asalan Panggil Anggota DPR

Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kesal kepada kepolisian yang tidak mengetahui tata cara pemanggilan anggota DPR. Padahal, ketentuan tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh jajaran Korps Bhayangkara. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD Habiburokhman menyikapi langkah Polres Bandara Soekarno Hatta yang memanggil anggota DPR Arteria Dahlan. Pemanggilan dilakukan terkait proses hukum keributan yang terjadi antara Arteria dengan seorang wanita yang mengaku berasal dari keluarga perwira tinggi TNI. "Yang begini ini (bikin) capek. MKD ini sosialisasi ke berbagai polda hampir tiap bulan harusnya paham yang sepele ini (pemanggilan anggota DPR)," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 November 2021. Anggota Komisi III DPR itu menegaskan pemanggilan anggota DPR harus izin ke presiden. Hal itu merupakan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). "Manggil anggota Dewan itu, itu mesti lewat presiden," tegas dia. Baca: MKD Larang Arteria Dahlan Penuhi Panggilan Polres Bandara Soetta Meski kesal, dia tidak akan menegur Polres Bandara Soekarno Hatta. Pasalnya, MKD tak memiliki kewenangan tersebut. "Tapi melalui media ya kita sama-sama saling mengingatkan lah. Jangan quote and quote tidak cermat," kata dia. Dia meminta Polda Metro Jaya mengevaluasi Polres Bandara Soekarno Hatta. Sehingga, kesalahan serupa tidak terulang pada masa akan datang. "Ya kita sesalkan ini kalau memang beliau tidak mematuhi UU ya, Kapolres Bandara kami minta dievaluasi oleh Kapolda Metro orang ini," ujar dia