Proyek Pengadaan di Dinas Pendidikan Semarang Diduga Dikorupsi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi di Pemerintahan Kota Semarang. Permainan kotor diduga terjadi dalam proyek pengadaan di Dinas Pendidikan setempat. "Pengadaannya untuk sementara di Dinas Pendidikan, pengadaan di Dinas Pendidikan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2024. Tessa enggan memerinci pengadaan yang diulik penyidik. Informasi mendetail dijaga penyidik demi kelancaran proses penyidikan. "Apa yang ditelusuri masih belum bisa dibuka, tapi, pengadaannya di Dinas Pendidikan Kota Semarang," ucap Tessa. Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri. Alwin memilih bungkam usai diperiksa, sementara, istrinya hanya meminta didoakan. "Jadi, saat ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulillah sudah sesuai prosedur, dan mohon doanya saja," kata Hevearita di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2024.   KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650. Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang.Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi. KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.