Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menilai Dewan Pengawas (Dewas) sudah melewati batas usai memproses dugaan pelanggaran etiknya atas percakapan dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Idris Sihite. Instansi pemantau itu bahkan disebut telah membocorkan rahasia negara.
"Kalau hal itu dilakukan demi penyelidikan dan penyidikan silahkan. Tetapi ini tidak, kenapa dia ambil itu? Itukan termasuk ke dalam kualifikasi membocorkan rahasia negara," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Agustus 2023.
Johanis mengatakan dalam permasalahan ini, Dewas KPK telah mengambil kloning hasil penyadapan data ponsel Idris dari Kedeputian Informasi dan Data. Menurutnya, tindakan itu sejatinya cuma bisa dilakukan untuk kepentingan peradilan tindak pidana korupsi jika mengacu pada Pasal 12D ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Dewas KPK juga dinilai tidak berhak membawa pesan itu ke persidangan etik karena bersifat rahasia. Sejatinya, kata Johanis, pesan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus dimusnahkan. Karenanya, instansi pengawas itu diyakini telah membocorkan rahasia negara.
"Perbuatan membocorkan rahasia negara diatur di dalam Pasal 112-115 KUHP," tegas Johanis.
Johanis juga mempermasalahkan pesannya dengan Sihite sempat beredar di media sosial. Namun, Dewas malah diam saja dan tidak memberikan tindakan.
Menurutnya, Dewas KPK harus mencari pihak yang membocorkan percakapan itu. Sebab, tidak sembarangan orang bisa melakukan penyadapan maupun mendapatkan informasi itu. Johanis merasa kesalahannya sedang dicari.
"Kenapa ujug-ujug saya, seolah-olah Dewas mencari-cari kesalahan saya. Kenapa saya jadi terperiksa dalam masalah etik, seolah-olah saya bersalah," ujar Johanis.
Dia meyakini tidak semua anggota Dewas KPK sepakat persidangan etik itu harus digelar. Buktinya, kata Johanis, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, dan anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji tidak ikut mengadili.
"Menurut analisa saya, tentunya dia (Tumpak dan Indriyanto) juga tahu bahwa hasil kloning dari HP Idris Sihite itu adalah rahasia negara sebagaimana diatur dalam UU KPK. Inikan rahasia negara, makanya mungkin itulah sebabnya mereka tidak mau terlibat hal itu," ujar Johanis.
Dewas diharap tidak melewati batasnya. Sebab, kata Johanis, peraturan instansi tidak lebih kuat daripada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Johanis juga menegaskan percakapannya dengan Sihite bukanlah pelanggaran. Sebab, dia bukan tersangka maupun terdakwa dalam kasus yang ditangani KPK.
"Sampai saat ini Idris tidak pernah jadi tersangka, apalagi terdakwa. Tidak pernah diperiksa sebagai saksi pada saat saya Whatsapp itu," tutur Johanis.
Sidang etik bermuara pada percakapan Johanis Tanak dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Idris Sihite. Johanis ngotot percakapan itu tak melanggar kode etik.
"Saya dianggap melanggar kode etik, tapi saya sendiri merasa tidak melanggar," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Juli 2023.
Dewas KPK memeriksa dua Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron terkait persidangan etik ini pekan lalu. Majelis etik meminta mereka menjelaskan aktivitas pimpinan pada 27 Maret 2023.
"Ditanyakan aktivitas kami di tanggal 27 Maret," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juli 2023.
Nawawi menjelaskan saat itu pimpinan melakukan ekspose perkara. Seingatnya, rapat berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta.
Dia menyebut ekspose yang berlangsung bukan dugaan korupsi penyaluran dana tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Tapi, pada hari itu juga ada penggeledahan.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) Johanis Tanak menilai Dewan Pengawas (Dewas) sudah melewati batas usai memproses dugaan pelanggaran etiknya atas percakapan dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Idris Sihite. Instansi pemantau itu bahkan disebut telah membocorkan rahasia negara.
"Kalau hal itu dilakukan demi penyelidikan dan penyidikan silahkan. Tetapi ini tidak, kenapa dia ambil itu? Itukan termasuk ke dalam kualifikasi membocorkan rahasia negara," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Agustus 2023.
Johanis mengatakan dalam permasalahan ini,
Dewas KPK telah mengambil kloning hasil penyadapan data ponsel Idris dari Kedeputian Informasi dan Data. Menurutnya, tindakan itu sejatinya cuma bisa dilakukan untuk kepentingan peradilan tindak pidana korupsi jika mengacu pada Pasal 12D ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Dewas KPK juga dinilai tidak berhak membawa pesan itu ke persidangan etik karena bersifat rahasia. Sejatinya, kata Johanis, pesan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus dimusnahkan. Karenanya, instansi pengawas itu diyakini telah membocorkan rahasia negara.
"Perbuatan membocorkan rahasia negara diatur di dalam Pasal 112-115 KUHP," tegas Johanis.
Johanis juga mempermasalahkan pesannya dengan Sihite sempat beredar di media sosial. Namun, Dewas malah diam saja dan tidak memberikan tindakan.
Menurutnya, Dewas KPK harus mencari pihak yang membocorkan percakapan itu. Sebab, tidak sembarangan orang bisa melakukan penyadapan maupun mendapatkan informasi itu. Johanis merasa kesalahannya sedang dicari.
"Kenapa ujug-ujug saya, seolah-olah Dewas mencari-cari kesalahan saya. Kenapa saya jadi terperiksa dalam masalah etik, seolah-olah saya bersalah," ujar Johanis.
Dia meyakini tidak semua anggota Dewas KPK sepakat persidangan etik itu harus digelar. Buktinya, kata Johanis, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, dan anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji tidak ikut mengadili.
"Menurut analisa saya, tentunya dia (Tumpak dan Indriyanto) juga tahu bahwa hasil kloning dari HP Idris Sihite itu adalah rahasia negara sebagaimana diatur dalam UU KPK. Inikan rahasia negara, makanya mungkin itulah sebabnya mereka tidak mau terlibat hal itu," ujar Johanis.
Dewas diharap tidak melewati batasnya. Sebab, kata Johanis, peraturan instansi tidak lebih kuat daripada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Johanis juga menegaskan percakapannya dengan Sihite bukanlah pelanggaran. Sebab, dia bukan tersangka maupun terdakwa dalam kasus yang ditangani KPK.
"Sampai saat ini Idris tidak pernah jadi tersangka, apalagi terdakwa. Tidak pernah diperiksa sebagai saksi pada saat saya Whatsapp itu," tutur Johanis.
Sidang etik bermuara pada percakapan Johanis Tanak dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Idris Sihite. Johanis ngotot percakapan itu tak melanggar kode etik.
"Saya dianggap melanggar kode etik, tapi saya sendiri merasa tidak melanggar," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Juli 2023.
Dewas KPK memeriksa dua Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron terkait persidangan etik ini pekan lalu. Majelis etik meminta mereka menjelaskan aktivitas pimpinan pada 27 Maret 2023.
"Ditanyakan aktivitas kami di tanggal 27 Maret," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juli 2023.
Nawawi menjelaskan saat itu pimpinan melakukan ekspose perkara. Seingatnya, rapat berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta.
Dia menyebut ekspose yang berlangsung bukan dugaan korupsi penyaluran dana tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Tapi, pada hari itu juga ada penggeledahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
