Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi 1.057 laporan dugaan rasuah sepanjang semester satu tahun. Mayoritas laporan telah ditindaklanjuti.
"Dari 1.057 laporan, proses telaah telah diselesaikan sejumlah 962 laporan," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin, 14 Agustus 2023.
Sebanyak 11 laporan ditindaklanjuti di bagian eksternal. Kemudian, ada 83 laporan diproses di internal KPK.
"Klarifikasi Direktorat PLMP 118 laporan dan pengarsipan 750 laporan," ucap Firli.
DKI Jakarta menjadi daerah yang paling banyak menerima aduan dugaan korupsi pada semester ini. Total, ada 359 aduan yang dikantongi KPK.
Lalu, ada 266 pengaduan berasal dari Jawa Barat, 213 laporan dari Jawa Timur, 202 pengaduan dari Sumatra Utara, dan 135 pengaduan di Jawa Tengah.
"Laporan dimaksud meliputi Pemda, Kementerian atau Lembaga, BUMN, BUMD, yang berada di wilayah masing-masing," ujar Firli.
KPK memastikan laporan tidak diabaikan. Lokasi aduan dijadikan peta untuk mencari titik rawan korupsi atas keluhan masyarakat.
"Potret lokasi aduan masyarakat ini selanjutnya menjadi salah satu acuan KPK dalam melaksanakan upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan," tutur Firli.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi 1.057 laporan dugaan rasuah sepanjang semester satu tahun. Mayoritas laporan telah ditindaklanjuti.
"Dari 1.057 laporan, proses telaah telah diselesaikan sejumlah 962 laporan," kata Ketua KPK
Firli Bahuri di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin, 14 Agustus 2023.
Sebanyak 11 laporan ditindaklanjuti di bagian eksternal. Kemudian, ada 83 laporan diproses di internal KPK.
"Klarifikasi Direktorat PLMP 118 laporan dan pengarsipan 750 laporan," ucap Firli.
DKI Jakarta menjadi daerah yang paling banyak menerima aduan dugaan korupsi pada semester ini. Total, ada 359 aduan yang dikantongi
KPK.
Lalu, ada 266 pengaduan berasal dari Jawa Barat, 213 laporan dari Jawa Timur, 202 pengaduan dari Sumatra Utara, dan 135 pengaduan di Jawa Tengah.
"Laporan dimaksud meliputi Pemda, Kementerian atau Lembaga, BUMN, BUMD, yang berada di wilayah masing-masing," ujar Firli.
KPK memastikan laporan tidak diabaikan. Lokasi aduan dijadikan peta untuk mencari titik rawan korupsi atas keluhan masyarakat.
"Potret lokasi aduan masyarakat ini selanjutnya menjadi salah satu acuan KPK dalam melaksanakan upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan," tutur Firli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
