Jakarta: Usai memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk paket program rumah DP 0 persen di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
Penyidik KPK telah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa. Berkas perkara pengadaan tanah di Munjul akan segera masuk ruang sidang.
Berkas perkara tersebut atas nama Anja Runtuwene, Tomi Adrian, dan Rudi Hartono Iskandar. Disertakan pula berkas perkara PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.
"Tim jaksa KPK memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan untuk dibacakan pada sidang perdana di pengadilan tindak pidana korupsi," ujar presenter Metro TV, Eva Wondo dalam program Metro Pagi Primetime, Jumat 8 Oktober 2021.
Sebelumnya, pada Selasa 22 Oktober 2021, KPK sudah memeriksa Anies dan Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Adi Marsudi.
Kasus korupsi pengadaan tanah ini muncul ketika pemprov DKI membuat paket program rumah DP 0 persen. Kasus tersebut diduga merugikan negara hingga Rp152 Miliar. (Putri Purnama Sari)
Jakarta: Usai memeriksa Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan, Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) akan menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk paket program
rumah DP 0 persen di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
Penyidik KPK telah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa. Berkas perkara pengadaan tanah di Munjul akan segera masuk ruang sidang.
Berkas perkara tersebut atas nama Anja Runtuwene, Tomi Adrian, dan Rudi Hartono Iskandar. Disertakan pula berkas perkara PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.
"Tim jaksa KPK memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan untuk dibacakan pada sidang perdana di pengadilan tindak pidana korupsi," ujar presenter
Metro TV, Eva Wondo dalam program Metro Pagi Primetime, Jumat 8 Oktober 2021.
Sebelumnya, pada Selasa 22 Oktober 2021, KPK sudah memeriksa Anies dan Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Adi Marsudi.
Kasus korupsi pengadaan tanah ini muncul ketika pemprov DKI membuat paket program rumah DP 0 persen. Kasus tersebut diduga merugikan negara hingga Rp152 Miliar.
(Putri Purnama Sari) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
