Hakim nonaktif Itong Isnaeni Hidayat. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Hakim nonaktif Itong Isnaeni Hidayat. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

KPK Perpanjang Penahanan Hakim Nonaktif Itong

Candra Yuri Nuralam • 22 Maret 2022 10:42
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Hakim nonaktif Itong Isnaeni Hidayat. Dia akan ditahan lagi selama 30 hari ke depan.
 
"Terhitung 21 Maret 2022 sampai dengan 19 April 2022," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Maret 2022.
 
Perpanjangan penahanan Itong sudah diketahui Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. KPK juga memperpanjang dua tersangka lain, yakni panitera pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasiono.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Itong ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Kavling C1. Sementara itu, Hamdan ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.
 
"Hendro Kasiono ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat," tutur Ali.
 
Baca: KPK Berpeluang Jerat Tersangka Baru di Kasus Suap Hakim Itong
 
Perpanjangan penahanan ini dilakukan karena KPK butuh waktu lebih mendalami kasus dugaan suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. KPK sudah menjadwalkan pemanggilan saksi lain dalam kasus ini.
 
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni Itong Isnaeni Hidayat, panitera pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasiono.
 
Hendro dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, Itong dan Hamdan dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif