medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo mendengarkan masukan dari banyak pihak untuk menyelesaikan polemik KPK dan Polri. Usai menerima masukan Tim Independen dan Kompolnas, Jokowi mendengar pendapat Prabowo Subianto dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.
"Sekarang, keputusan terakhir ada di Presiden," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Metrotvnews.com, Jumat (30/1/2015).
Tjahjo menegaskan, Presiden mendengarkan saran semua pihak meski punya hak prerogatif untuk memutuskan apakah akan tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri atau mengajukan calon baru kapolri.
"Beliau ingin mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat. Jadi bukan soal lama atau kapan (dilantik), tapi beliau ingin keputusan yang lebih komprehensif," tegasnya.
Namun demikian, dia menyampaikan, Presiden tidak mengabaikan proses hukum. Tjahjo yakin, Presiden akan mengambil keputusan tepat dan bijak menyelesaikan polemik itu. "Tanpa mengorbankan hak-hak hukum," cetusnya.
Rekomendasi Tim Independen, kata dia, belum tentu digunakan Presiden. "Ibarat makan nasi padang lauknya banyak, kan belum tentu dimakan semua. Kan milih mana yang paling cocok," ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyatakan aspek hukum harus dipegang. Karena, lanjut Tjahjo, jika keputusan diambil berdasarkan subjektifitas Presiden tentu tidak fair. "Beliau akan objektif secara hukum," paparnya.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo mendengarkan masukan dari banyak pihak untuk menyelesaikan polemik KPK dan Polri. Usai menerima masukan Tim Independen dan Kompolnas, Jokowi mendengar pendapat Prabowo Subianto dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.
"Sekarang, keputusan terakhir ada di Presiden," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada
Metrotvnews.com, Jumat (30/1/2015).
Tjahjo menegaskan, Presiden mendengarkan saran semua pihak meski punya hak prerogatif untuk memutuskan apakah akan tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri atau mengajukan calon baru kapolri.
"Beliau ingin mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat. Jadi bukan soal lama atau kapan (dilantik), tapi beliau ingin keputusan yang lebih komprehensif," tegasnya.
Namun demikian, dia menyampaikan, Presiden tidak mengabaikan proses hukum. Tjahjo yakin, Presiden akan mengambil keputusan tepat dan bijak menyelesaikan polemik itu. "Tanpa mengorbankan hak-hak hukum," cetusnya.
Rekomendasi Tim Independen, kata dia, belum tentu digunakan Presiden. "Ibarat makan nasi padang lauknya banyak, kan belum tentu dimakan semua. Kan milih mana yang paling cocok," ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyatakan aspek hukum harus dipegang. Karena, lanjut Tjahjo, jika keputusan diambil berdasarkan subjektifitas Presiden tentu tidak fair. "Beliau akan objektif secara hukum," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
