KPK Belum Tetapkan Penyuap Bambang Kayun Sebagai Tersangka, Ini Alasannya

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mau mengantongi bukti yang kuat sebelum menetapkan status hukum terhadap dua pemberi suap anggota Polri Bambang Kayun Bagus PS, Emilya Said dan Herwansayah. Tujuannya, menghindari kemungkinan kalah dalam praperadilan. "Semuanya bisa diuji di praperadilan, boleh diuji ataupun di pengadilan juga siap diuji," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Januari 2023. Ali mengatakan KPK belum memeriksa Emilya dan Herwansyah karena keberadaannya belum diketahui. Alhasil, Lembaga Antikorupsi tidak bisa menetapkan status hukum kepada dua orang buronan Mabes Polri itu. Bukti yang kuat juga dibutuhkan untuk memudahkan penanganan perkara. Sehingga, KPK bisa membuktikan semua pengujian dalam seluruh tahapan persidangan. "Nah otomatiskan dari awal kami harus siap, proses harus benar, substansinya harus masuk begitu," ucap Ali.   Anggota Polri Bambang Kayun Bagus PS merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM). Dia diduga diguyur duit Rp6 miliar dan 1 mobil untuk membantu buronan di kasus itu kabur. Kasus ini bermula saat adannya laporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pemalsual surat hak ahli waris PT ACM. Terlapornya yakni Emilya Said dan Herwansayah. Bambang saat itu menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM pada Bagian Penerapan Hukum di Biro Bantuan Hukum Mabes Polri. Emilya dan Herwasyah awalnya mau berkonsultasi. Ketiga orang itu bertemu di salah satu hotel di Jakarta pada Mei 2016. Di situ, Bambang mau membantu Emilya dan Herwansyah jika diberikan sejumlah uang dan barang. Setelah disetujui, Bambang memberikan saran untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum dan keadilan ke Mabes Polri. Surat itu sejatinya dikeluarkan jika ada penyimpangan dalam penanganan perkara. Beberapa bulan setelahnya Bareskrim menggelar rapat untuk menentukan perlindungan hukum untuk Emilya dan Herwansyah. Pembicaraan itu menyimpulkan adanya penyimpangan pada proses penyidikan. Emiyla dan Herwansyah malah menjadi tersangka dalam kasus ini. Setelahnya, Bambang menyarankan Emilya dan Herwansyah untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia mendapatkan uang Rp5 miliar karena mengarahkan kedua orang itu. Duit itu juga membuat Bambang rela membocorkan hasil rapat divisi hukum Bareskrim untuk dijadikan bahan praperadilan Emilya dan Herwansyah. Bantuan kotor itu membuat hakim memenangkan gugatan tersebut. Kemenangan itu membuat Bambang dihadiahkan satu mobil mewah yang jenisnya dipilih sendiri olehnya pada Desember 2016. Namun, Emilya dan Herwansyah ditetapkan sebagai tersangka lagi oleh Bareskrim dalam kasus yang sama pada April 2021. Penetapan itu membuat Bambang bekerja lagi untuk Emilya dan Herwansyah. Pengawalan kotor itu dibayar dengan uang Rp1 miliar. Dia juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp50 miliar. Duit itu berasal dari banyak pihak yang kini tengah didalami penyidik. Dalam kasus ini, Bambang disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.