Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. Medcom.id/Candra
Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. Medcom.id/Candra

PBNU Disebut Masih Membela Mardani Maming

Candra Yuri Nuralam • 03 Agustus 2022 16:13
Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disebut masih membela mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. Pembelaan terhadap Mardani juga datang dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
 
"Per hari ini, Pak Mardani hanya akan didampingi oleh kuasa hukum dari dua organisasi, dari PBNU dan dari HIPMI," kata kuasa hukum Mardani, Abdul Qodir, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Agustus 2022.
 
Abdul mengatakan ada perubahan kuasa hukum yang dilakukan kubu Mardani. Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dan eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Denny Indrayana tidak lagi membela Mardaini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kuasa lama, surat kuasa lama itu sudah dicabut oleh Pak Mardani Maming," ujar Abdul.
 
Mardani diperiksa KPK sebagai tersangka hari ini. Pemeriksaan kali ini merupakan yang perdana pascapenahanannya dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.
 
Mardani enggan memberikan komentar dalam pemeriksaan kali ini. Dia memilih langsung masuk ke mobil untuk menuju rumah tahanan.
 
Mardani merupakan tersangka tunggal dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengendali PT PCN Henry Soetio terbebas dari jeratan hukum sebagai pemberi suap karena sudah meninggal.
 

Baca: Usut Suap IUP, KPK Periksa Mardani Maming


Mardani juga diyakini sudah berkali-kali menerima duit dari Hendry dalam kurun waktu 2014 sampai 2020. Beberapa duit yang diterima diambil oleh orang kepercayaannya atau masuk dari perusahaan Mardani. Totalnya mencapai Rp104,3 miliar.
 
Dalam kasus ini, Mardani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif