Romahurmuziy (Romi)--ANTARA--Reno Esnir
Romahurmuziy (Romi)--ANTARA--Reno Esnir

KPK Tertutup soal Penyakit Romi

Nasional OTT Romahurmuziy
Juven Martua Sitompul • 25 April 2019 08:34
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mencabut pembantaran mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi). Lembaga Antirasuah masih menunggu informasi dari pihak Rumah Sakit (RS) Polri untuk memutuskan pencabutan pembantaran tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) tersebut.
 
"Kami harus menunggu bagaimana informasi dari pihak rumah sakit, jadi bagaimana informasi dari dokter atau kepala RS Polri itu jadi dasar bagi KPK untuk memutuskan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 25 April 2019.
 
Sejak dibantarkan, Selasa, 2 April 2019, KPK memang tertutup soal penyakit Romi. Komisi Antirasuah bahkan berulang kali menolak mengungkap penyakit Romi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Febri terus berkelit dengan dalil dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter KPK, Romi membutuhkan perawatan intensif. Kondisi Romi, kata dia, tidak memungkinkan menjalani rawat jalan di Rutan KPK.
 
"Yang pasti dulu awal-awal April tersebut, ketika ada keluhan dan dilihat ini harus ditindaklanjuti oleh pihak rumah sakit maka dibawa ke RS Polri," ujarnya.
 
Merujuk hasil pemeriksaan dokter RS Polri itu, menurut Febri, KPK akhirnya memutuskan melakukan pembantaran terhadap Romi. Dokter RS Polri menyarankan agar Romi menjalani rawat inap.
 
"Semua proses sudah dilakukan tapi ada tahapan-tahapan yang tentu saja punya otoritas yang berbeda," pungkasnya.
 
Baca: Romi: Dokter KPK Tak Mampu Menangani Penyakit Saya
 
KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. Romi disinyalir mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah.
 
Romi diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.
 
Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif