Pantau Stok Minyak Goreng, KPK Kerja Sama dengan Banyak Pihak

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal bekerja sama dengan banyak pihak untuk memantau stok minyak goreng. Kerja sama ini mencegah praktik korupsi dalam pengadaan minyak goreng. "Kami mengedepankan upaya pencegahan bagaimana kami berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait melalui monitoring kajian," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa, 12 April 2022. Ali mengatakan KPK menaruh perhatian khusus dalam proses pengadaan minyak goreng di Indonesia. KPK tidak segan menindak pejabat yang berani menarik keuntungan haram dalam kelangkaan minyak goreng. "Saya kira Pak Ketua (Firli Bahuri) sudah sampaikan terkait dengan kebutuhan masyarakat secara langsung, seperti minyak goreng jadi concern KPK," tutur Ali. Baca: Erick Desak Swasta Ikut Atasi Polemik Minyak Goreng Sementara itu, pemerintah menganggarkan Rp6,95 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng agar menjaga daya beli masyarakat seiring dengan meningkatnya harga bahan pangan.   Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan dalam memberikan bantuan minyak goreng, pemerintah sepakat untuk membagikannya dalam dua skema. Yaitu, melalui program bantuan sosial pangan oleh Kementerian Sosial dan bantuan sosial pangan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN).   "BLT minyak goreng ada yang menjadi rumpun program bantuan sosial pangan yang akan ada di Kemensos dan sebagian menjadi rumpun BTPKLWN bersama TNI-Polri," kata Susiwijono dalam konferensi pers virtual, Jumat, 8 April 2022.