medcom.id, Jakarta: KPK diharapkan serius menyelidiki dugaan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Sebab, KPK sudah menerima audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Hari ini, pengamat perkotaan yang melaporkan masalah tersebut, Amir Hamzah, menanyakan proses penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ia tidak ingin kasus tersebut tenggelam.
Amir berharap banyak pada pimpinan KPK periode 2015-2019. Terlebih, BPK sudah menyerahkan hasil audit pembelian lahan tersebut. "Tapi, kalau tidak menindaklanjuti ya untuk apa?" kata Amir di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (23/12/2015).
Dia siap memberi data-data yang dibutuhkan KPK. Hingga saat ini Amir masih yakin 100 persen ada korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. "Ada mark up dan proyek yang tidak diusulkan SKPD tapi masuk APBD," ujar dia.
Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet juga mendesak KPK menaikkan proses kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Menurutnya, penyidik KPK tidak kekurangan bukti untuk mengusut kasus ini.
Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menemukan enam penyimpangan. Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi menjelaskan, penyimpangan sudah terjadi dari tingkat perencanaan.
"Perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan, pembentukan harga, dan penyerahan hasil," kata Eddy, 7 Desember.
BPK menilai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu merugikan keuangan Pemprov DKI Rp191 miliar. Selisih harga tersebut terjadi karena perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar dengan lahan rumah sakit.
medcom.id, Jakarta: KPK diharapkan serius menyelidiki dugaan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Sebab, KPK sudah menerima audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Hari ini, pengamat perkotaan yang melaporkan masalah tersebut, Amir Hamzah, menanyakan proses penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ia tidak ingin kasus tersebut tenggelam.
Amir berharap banyak pada pimpinan KPK periode 2015-2019. Terlebih, BPK sudah menyerahkan hasil audit pembelian lahan tersebut. "Tapi, kalau tidak menindaklanjuti ya untuk apa?" kata Amir di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (23/12/2015).
Dia siap memberi data-data yang dibutuhkan KPK. Hingga saat ini Amir masih yakin 100 persen ada korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. "Ada mark up dan proyek yang tidak diusulkan SKPD tapi masuk APBD," ujar dia.
Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet juga mendesak KPK menaikkan proses kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Menurutnya, penyidik KPK tidak kekurangan bukti untuk mengusut kasus ini.
Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menemukan enam penyimpangan. Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi menjelaskan, penyimpangan sudah terjadi dari tingkat perencanaan.
"Perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan, pembentukan harga, dan penyerahan hasil," kata Eddy, 7 Desember.
BPK menilai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu merugikan keuangan Pemprov DKI Rp191 miliar. Selisih harga tersebut terjadi karena perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar dengan lahan rumah sakit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
