medcom.id, Jakarta: Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun diminta bersikap kooperatif terhadap panggilan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi akan mempertimbangkan perberatan hukuman kepada Samsu bila tak kunjung memenuhi panggilan penyidik.
"Apakah ada proses-proses berikutnya itu akan kami lakukan. Tapi seharusnya akan lebih baik sikap kooperatif yang ditonjolkan. Karena tidak cukup baik bagi pihak yang diproses ke depannya. Apalagi tersangka ini tokoh masyarakat setempat, seharunsya memberikan contoh yang baik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017).
Samsu sudah dua kali tak memenuhi panggilan KPK. Melalui kuasa hukumnya, Samsu beralasan tidak menerima panggilan surat dari komisi.
Febri mengatakan, penyidik akan kembali melayangkan surat pemeriksaan terhadap Samsu sebagai tersangka pada pertengahan bulan Januari ini. Febri meminta Samsu dapat kooperatif untuk datang pemeriksaan.
"Kami harap bisa kooperatif. Tersangka nanti akan menyangkal (sangkaan KPK), silakan saja, itu haknya," kata Febri.
Samsu Umar Abdul Samiun disangka telah menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait penanganan perkara sengketa Pilkada Buton tahun 2011. Samsu pada sidang terdakwa Akil Mochtar juga telah mengakui pernah mengirim uang Rp1 miliar untuk Akil ke rekening CV Ratu Samagat milik Ratu Rita, istri Akil Mochtar.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan