Dituding Minta Duit ke Kontraktor, Ade Yasin: Sorry, Tidak Pernah

Jakarta: Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin membantah pernah meminta uang ke kontraktor di wilayahnya. Bantahan itu disampaikan Ade usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sorry ya, saya tidak pernah melakukan itu (meminta uang ke kontraktor)," kata Ade di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Mei 2022. Ade mengeklaim tidak mengetahui tudingan permintaan uang ke kontraktor itu. Dia enggan berkomentar lebih jauh karena kasusnya belum rampung. "Enggak tahu, enggak tahu, masih dalam pemeriksaan, sorry," ujar Ade. KPK mendalami dugaan penerimaan uang yang dilakukan Ade Yasin ke beberapa kontraktor. Uang itu diduga dikumpulkan untuk menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat.   Informasi ini diselisik saat KPK memeriksa sembilan saksi pada Senin, 30 Mei 2022. "Dilakukan pendalaman antara lain terkait dugaan berbagai aliran penerimaan sejumlah uang oleh tersangka AY (Ade Yasin) melalui perantaraan tersangka RT (PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik) dari beberapa pihak swasta (kontraktor), dan turut diduga pula bahwa uang-uang ini yang kemudian diberikan pada tersangka ATM (pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah) dan kawan-kawan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Baca: Ade Yasin Diduga Kumpulkan Duit Kontraktor untuk Menyuap BPK Jabar Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.   Sebanyak empat tersangka sebagai pemberi ialah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.   Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.   Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.   Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.