Bupati Bogor Ade Yasin mengenakan rompi tahanan KPK. Foto: MI/Susanto
Bupati Bogor Ade Yasin mengenakan rompi tahanan KPK. Foto: MI/Susanto

Masa Penahanan Ade Yasin Diperpanjang 40 Hari

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Ade Yasin OTT Bupati Bogor Bupati Bogor Ditangkap
Fachri Audhia Hafiez • 13 Mei 2022 17:14
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin. Masa penahanan tersangka kasus dugaan suap itu diperpanjang 40 hari.
 
"Penahanan lanjutan ini terhitung 17 Mei 2022 sampai dengan 25 Juni 2022," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 13 Mei 2022.
 
Perpanjangan penahanan juga berlaku untuk tersangka lain pada kasus ini. Mereka, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lalu, empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. Mereka, Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.
 
Delapan tersangka tersebut ditahan di rumah tahanan (rutan) berbeda. Ade Yasin di Rutan Polda Metro Jaya, sedangkan, Maulana dan Ihsan di Gedung KPK Kavling C1 Jakarta.
 
Baca: Inspektur Kabupaten Bogor Diperiksa Terkait Suap Ade Yasin
 
Lalu, Rizki dan Arko ditahan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Sedangkan, Anthon, Hendra, dan Gerri di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
 
Ali mengatakan perpanjangan penahanan dilakukan dalam rangka pengumpulan alat bukti. Sekaligus, pemanggilan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara.
 
"Terdapat penjadwalan pemanggilan saksi-saksi. Sehingga, menjadi lebih jelas dan terang perbuatan para tersangka dimaksud," ucap Ali.
 
Ade Yasin ditetapkan tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.
 
Ade, Maulana, Ihsan, dan Rizki sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, Anthon, Arko, Hendra, dan Gerri sebagai tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif