Menyengsarakan Petani, KPK Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Pupuk

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap tidak ada tindakan rasuah di PT Pupuk Indonesia (Persero). Tindakan koruptif di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) itu diyakini langsung berimbas ke petani. "Jika pupuk dijadikan bahan bancakan tindak pidana korupsi, bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menyengsarakan kehidupan para petani," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Rabu, 3 Agustus 2022. Alex mengatakan pupuk merupakan komponen yang paling dibutuhkan petani. Sehingga, tindakan korupsi terkait dengan produksi pupuk di Indonesia diyakini langsung memengaruhi pekerjaan petani. KPK meminta seluruh pejabat di PT Pupuk Indonesia (Persero) bekerja sesuai aturan. Seluruh pihak yang berkaitan dengan produksi pupuk di Indonesia juga diminta tidak membuka celah korupsi. "Seluruh pelaku usaha khususnya di sektor produksi maupun distribusi pupuk penting mengedepankan persaingan usaha yang berintegritas," ucap Alex.   Tindakan korupsi dalam produksi pupuk juga diyakini bisa memengaruhi kestabilan pangan di Indonesia. KPK meyakini imbas korupsi di sektor produksi pupuk sangat fatal. "Di saat bersamaan, pelaku usaha dituntut meningkatkan kualitas dari segala aspek agar tetap berdaya saing dan memiliki harga kompetitif," tutur Alex. Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Nugroho Christijanto meminta seluruh jajarannya untuk konsisten tidak melakukan korupsi selama bekerja. Dia juga meminta seluruh jajarannya untuk menjadikan tindakan koruptif sebagai musuh. "Korupsi merupakan musuh besar dan kejahatan luar biasa yang memerlukan pencegahan dan penanganan bersama oleh seluruh elemen bangsa Indonesia," ucap Nugroho.