medcom.id, Jakarta: Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril menilai seharusnya seleksi calon hakim (cakim) dapat ditunda. Sebab, RUU Jabatan Hakim (RUU JH) belum diundangkan.
"Tetapi ini tentu membutuhkan waktu," ujar Oce ketika dihubungi di Jakarta, Selasa 7 November 2017.
Menurut Oce bila memang kondisi kebutuhan hakim sangat mendesak, maka seleksi calon hakim ini setidaknya dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak pihak. "Kita bicara seleksi calon hakim, dan saya adalah salah satu yang tidak sepakat dengan seleksi seperti PNS ini. Karena hakim adalah pejabat negara," ujar Oce.
Dia berpendapat untuk mencari seorang calon hakim, diperlukan penelusuran kapabilitas dan integritas seseorang. "Karena di pundak mereka inilah nantinya keadilan dan hukum di Indonesia ditegakkan," tegas Oce.
Baca: Menyoroti RUU Jabatan Hakim
Oce kemudian menilai terlibatnya Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta akademisi perguruan tinggi tidaklah cukup substansial.
"Sekali lagi karena hakim adalah pejabat negara, sehingga di dalam panitia seleksi seharusnya melibatkan banyak pihak lain seperti seleksi pejabat negara pada umumnya," jelas Oce.
Oce kemudian menyebutkan panitia seleksi seharusnya melibatkan pihak-pihak seperti Ombudsman RI, Komisi Yudisial, Pemerintah itu sendiri, akademisi, dan pihak berkepentingan lainnya.
Baca: Evaluasi Profesi Diusulkan Masuk RUU Jabatan Hakim
Pada kesempatan yang berbeda, Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo menyatakan, seleksi calon hakim 2017 di lingkungan MA, dilaksanakan mengingat kebutuhan hakim di berbagai wilayah di Indonesia yang sudah mendesak. Sehingga tidak bisa menunggu hingga RUU Jabatan Hakim diundangkan.
medcom.id, Jakarta: Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril menilai seharusnya seleksi calon hakim (cakim) dapat ditunda. Sebab, RUU Jabatan Hakim (RUU JH) belum diundangkan.
"Tetapi ini tentu membutuhkan waktu," ujar Oce ketika dihubungi di Jakarta, Selasa 7 November 2017.
Menurut Oce bila memang kondisi kebutuhan hakim sangat mendesak, maka seleksi calon hakim ini setidaknya dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak pihak. "Kita bicara seleksi calon hakim, dan saya adalah salah satu yang tidak sepakat dengan seleksi seperti PNS ini. Karena hakim adalah pejabat negara," ujar Oce.
Dia berpendapat untuk mencari seorang calon hakim, diperlukan penelusuran kapabilitas dan integritas seseorang. "Karena di pundak mereka inilah nantinya keadilan dan hukum di Indonesia ditegakkan," tegas Oce.
Baca: Menyoroti RUU Jabatan Hakim
Oce kemudian menilai terlibatnya Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta akademisi perguruan tinggi tidaklah cukup substansial.
"Sekali lagi karena hakim adalah pejabat negara, sehingga di dalam panitia seleksi seharusnya melibatkan banyak pihak lain seperti seleksi pejabat negara pada umumnya," jelas Oce.
Oce kemudian menyebutkan panitia seleksi seharusnya melibatkan pihak-pihak seperti Ombudsman RI, Komisi Yudisial, Pemerintah itu sendiri, akademisi, dan pihak berkepentingan lainnya.
Baca: Evaluasi Profesi Diusulkan Masuk RUU Jabatan Hakim
Pada kesempatan yang berbeda, Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo menyatakan, seleksi calon hakim 2017 di lingkungan MA, dilaksanakan mengingat kebutuhan hakim di berbagai wilayah di Indonesia yang sudah mendesak. Sehingga tidak bisa menunggu hingga RUU Jabatan Hakim diundangkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
