Urgensi Dibentuknya Perppu Tipikor
Ilustrasi. (Foto: ANTARA/Indriarto Eko Suwarso)
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong terbentuknya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Undang-undang saat ini dinilai belum cukup mengatasi persoalan hukum berkaitan dengan perilaku swasta dalam pusaran korupsi.

"Sistem audit dan sistem akuntansinya belum standar juga banyak pemalsuan yang dilakukan oleh swasta," ujar mantan Ketua KPK M Yasin dalam Metro Pagi Primetime, Jumat, 30 November 2018.

Menurut Yasin pencegahan dan penindakan korupsi terhadap swasta secara langsung diamanatkan dalam Pasal 12 konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal menentang korupsi. Indonesia sebagai negara anggota harus mengambil sikap.


Ia mengatakan paling tidak implementasi hasil konvensi itu dengan memasukan dalam hukum positif regulasi yang khusus mengatur korupsi swasta per swasta. Sejak periode pertama KPK kasus korupsi selalu melibatkan sektor swasta yang dari kesepakatan itu bukan hanya merugikan masyarakat melainkan juga negara.

"Sebelum suap (biasanya) ada praktik kotor yang dilakukan swasta misalnya arisan pemenangan tender. Itu kan tidak bisa diproses hukum. Masih belum ada hukum yang mengatur tentang itu," ungkapnya. 

Pun dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Korporasi dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juga tak cukup efektif menjerat swasta. 

Dalam pidana, kata Yasin, terpenting adalah siapa dan melakukan apa. Entah direksi atau staf apabila dia berkompromi melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan financial corporation tidak bisa dipidana. Belum lagi soal pemalsuan data, menyuap dengan pengurangan pajak sering kali terjadi.

"Karenanya Perppu saya kira harus kalau tidak akan semakin berbahaya manuver dari swasta ini. Katakanlah untuk mencari keuntungan dengan melangggar hukum sementara hukum yang ada tidak bisa mengatasi permasalahan. Ini masuk dalam kriteria kegentingan yang memaksa itu," jelasnya.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id