medcom.id, Jakarta: Kementerian Perhubungan baru mendapatkan laporan adanya pungutan liar proses perizinan pada Agustus 2016. Pungli itu diduga sudah terjadi sejak lama. Padahal, sistem perizinan online di Kemenhub sudah diterapkan sejak setahun lalu.
"Kurang lebih satu setengah bulan yang lalu beliau (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi) mendapatkan laporan (pungli)," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik Dewa Made Sastrawan di Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).
Dewa menjelaskan, Kemenhub telah menerapkan pelayanan perizinan online. Semua pendaftaran dan pembayaran tidak lagi bersifat tatap muka. Namun, Dewa tak memungkiri masih ada oknum nakal memanfaatkan sistem online ini untuk melakukan pungli.
"Tapi ternyata ada laporan pungli untuk online ini. Berarti ada oknum yang melakukan penyimpangan, keluar dari persetujuan sebenarnya," ujarnya.
Menurut Dewa, Menhub telah berupaya menghilangkan pungli dengan memperketat pengawasan.
"Pengawasan internal sudah dilakukan, tapi kok masih ada yang melakukan pelanggaran," ucap dia.
Kemarin, polisi menangkap tangan enam orang. Mereka terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) golongan IID, pegawai honorer dan satu orang dari swasta.
Dari operasi itu polisi menyita uang sebanyak Rp34 juta dari lantai enam dan Rp61 juta dari lantai 12 kantor Kementerian Perhubungan. Selain uang tunai, polisi juga mengamankan rekening berisi Rp1 miliar dari lantai 12.
Kini dua loket Direktorat Perhubungan Laut di lantai enam Gedung Karya, Kementerian Perhubungan, telah disegel. Loket ini digunakan untuk mengurus permohonan buku pelaut dan berbagai perizinan perkapalan.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNL8a6PN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Kementerian Perhubungan baru mendapatkan laporan adanya pungutan liar proses perizinan pada Agustus 2016. Pungli itu diduga sudah terjadi sejak lama. Padahal, sistem perizinan online di Kemenhub sudah diterapkan sejak setahun lalu.
"Kurang lebih satu setengah bulan yang lalu beliau (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi) mendapatkan laporan (pungli)," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik Dewa Made Sastrawan di Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).
Dewa menjelaskan, Kemenhub telah menerapkan pelayanan perizinan online. Semua pendaftaran dan pembayaran tidak lagi bersifat tatap muka. Namun, Dewa tak memungkiri masih ada oknum nakal memanfaatkan sistem online ini untuk melakukan pungli.
"Tapi ternyata ada laporan pungli untuk online ini. Berarti ada oknum yang melakukan penyimpangan, keluar dari persetujuan sebenarnya," ujarnya.
Menurut Dewa, Menhub telah berupaya menghilangkan pungli dengan memperketat pengawasan.
"Pengawasan internal sudah dilakukan, tapi kok masih ada yang melakukan pelanggaran," ucap dia.
Kemarin, polisi menangkap tangan enam orang. Mereka terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) golongan IID, pegawai honorer dan satu orang dari swasta.
Dari operasi itu polisi menyita uang sebanyak Rp34 juta dari lantai enam dan Rp61 juta dari lantai 12 kantor Kementerian Perhubungan. Selain uang tunai, polisi juga mengamankan rekening berisi Rp1 miliar dari lantai 12.
Kini dua loket Direktorat Perhubungan Laut di lantai enam Gedung Karya, Kementerian Perhubungan, telah disegel. Loket ini digunakan untuk mengurus permohonan buku pelaut dan berbagai perizinan perkapalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
