Meredam OPM Butuh Sikap Pemerintah Pusat

Jakarta: Pengamat militer Beni Sukadis menilai pemerintah pusat merupakan pihak yang berwenang meredam aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Meredam kelompok separatis tersebut tak sekadar membangun markas militer yang kini akan ditambah ke empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. "Itu bukan tupoksi TNI untuk selesaikan persoalan tuntutan politik OPM. Tapi tugas pemerintah pusat untuk memberikan keyakinan dan menangani tuntutan politik tersebut," kata Beni saat dihubungi Medcom.id, Sabtu, 4 Februari 2023. Beni mengatakan OPM sejatinya lebih mengacu pada tuntutan merdeka. Sehingga, butuh sikap politik tegas pemerintah dalam menyikapi tuntutan tersebut. "Sampai saat ini pemerintah tidak kelihatan memiliki strategi menghadapi OPM dan kelompok lainnya di Papua," ucap Beni.   Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berencana menambah komando militer Kodam hingga Kodim pada empat DOB di Papua. DOB tersebut adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Yudo tengah mempersiapkan pasukan untuk menempati markas komando tersebut. Ia memperkirakan sekitar 800 personel yang dibutuhkan untuk ditempatkan di empat DOB.