Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengultimatum semua pihak yang diduga telah diperkaya dari korupsi KTP-el, termasuk korporasi. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengultimatum semua pihak yang diduga telah diperkaya dari korupsi KTP-el, termasuk korporasi. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Nasib Korporasi di Korupsi KTP-el Tinggal Menunggu Waktu

Nasional korupsi e-ktp
Juven Martua Sitompul • 13 Agustus 2019 23:48
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el) tak berhenti di empat tersangka baru. Nasib korporasi dalam pusaran megakorupsi ini hanya tinggal menunggu waktu.
 
"Untuk korporasi kita belum sampai ke sana, tapi kita akan ke sana tujuan nantinya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
 
Proyek pengadaan KTP-el digarap oleh konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI). Konsorsium itu terdiri dari Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Sandipala Arthaputra, dan PT Quadra Solution.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam pengerjaan proyek KTP-el 2011-2012, konsorsium itu menerima bayaran Rp4,92 triliun. Jumlah itu 'membengkak' mengingat harga riil pelaksanaan proyek tersebut hanya menelan biaya sekitar Rp2,6 triliun.
 
Lembaga Antirasuah mengultimatum semua pihak yang diduga telah diperkaya dari korupsi proyek ini untuk segera mengembalikan uang tersebut. Termasuk, korporasi yang masuk dalam konsorsium.
 
"KPK memperingatkan para tersangka, Perum PNRI, PT Sandipala Arthaputra, dan pihak lain yang diperkaya dan telah menikmati aliran dana KTP-el ini agar mengembalikan uang tersebut ke negara melalui KPK," tegas Saut.
 
KPK menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el. Mereka yakni, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, PNS BPPT Husni Fahmi, mantan Anggota DPR Miryam S Haryani, dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.
 
Penetapan keempat tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. KPK telah memproses 14 orang dalam perkara dugaan korupsi pengadaan KTP-el.
 
Miriam, Isnu, Husni, dan Paulus Tannos disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor‎ sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif