Jakarta: Pakar Hukum dari Universitas Lampung, Yhanu Setiawan mengatakan pembentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu keharusan. Yhanu mengatakan keinginan Presiden Joko Widodo untuk adanya dewan pengawas KPK sudah sangat tepat.
"Saya kira keniscayaan adanya perubahan pada suatu regulasi dan institusi kenegaraan," kata Yhanu saat dihubungi, Jumat, 13 September 2019.
Yhanu menjelaskan Indonesia sebagai negara demokrasi sudah seharusnya menerapkan checks and balances agar tidak ada otoritas berlebih yang dimiliki oleh suatu lembaga negara. Menurut Yhanu semua harus sejalan dengan spirit negara hukum dan demokrasi.
Yhanu kembali menjelaskan dewan pengawas bagi KPK nantinya akan memberikan batasan yang jelas dan terukur terkait mekanisme penyelenggaraan dan sistem kerja kelembagaan negara.
"Kita justru berharap, desain dan perancangan instrumen hukum anti korupsi pada saat ini lebih komprehensif dan komplementer dari yang sudah ada sebelumnya," jelas Yhanu.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo sepakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan dewan pengawas seperti yang dicantumkan di revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia juga menilai KPK butuh kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
"Dewan pengawas ini memang perlu karena semua lembaga negara, presiden, MA (Mahkamah Agung), DPR, bekerja dalam prinsip saling mengawasi," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat.
Menurut presiden lembaga pengawas dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan. Dia mencontohkan presiden yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi DPR.
Jakarta: Pakar Hukum dari Universitas Lampung, Yhanu Setiawan mengatakan pembentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu keharusan. Yhanu mengatakan keinginan Presiden Joko Widodo untuk adanya dewan pengawas KPK sudah sangat tepat.
"Saya kira keniscayaan adanya perubahan pada suatu regulasi dan institusi kenegaraan," kata Yhanu saat dihubungi, Jumat, 13 September 2019.
Yhanu menjelaskan Indonesia sebagai negara demokrasi sudah seharusnya menerapkan checks and balances agar tidak ada otoritas berlebih yang dimiliki oleh suatu lembaga negara. Menurut Yhanu semua harus sejalan dengan spirit negara hukum dan demokrasi.
Yhanu kembali menjelaskan dewan pengawas bagi KPK nantinya akan memberikan batasan yang jelas dan terukur terkait mekanisme penyelenggaraan dan sistem kerja kelembagaan negara.
"Kita justru berharap, desain dan perancangan instrumen hukum anti korupsi pada saat ini lebih komprehensif dan komplementer dari yang sudah ada sebelumnya," jelas Yhanu.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo sepakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan dewan pengawas seperti yang dicantumkan di revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia juga menilai KPK butuh kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
"Dewan pengawas ini memang perlu karena semua lembaga negara, presiden, MA (Mahkamah Agung), DPR, bekerja dalam prinsip saling mengawasi," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat.
Menurut presiden lembaga pengawas dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan. Dia mencontohkan presiden yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DEN)
