Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan empat tersangka dugaan suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tahun 2019. Para tersangka segera diadili dalam waktu dekat.
Keempat tersangka yang seluruhnya dari unsur swasta itu diantaranya, Rodi (RD), Yosef (YF), Nelly Margaretha (NM), dan Bun Si Fat (BF). "Penyidik menyerahkan tersangka, berkas, dan barang bukti ke penuntutan atau tahap dua," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 1 November 2019.
Sidang rencananya akan digelar di Pontianak. Namun, Febri belum mengungkapkan kapan persisnya jadwal persidangan.
KPK telah memeriksa lebih dari 100 orang dalam kasus yang menjerat Bupati Bengkayang Suryadman Gidot ini. Beberapa diantaranya yakni dari unsur Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang dan Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang.
"Kemudian sekretaris pada Dinas PU Kabupaten Bengkayang, kepala sekolah, wiraswasta dan ibu rumah tangga," beber Febri.
KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius dan satu pihak swasta bernama Pandus selaku pemberi suap. Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa Suryadman meminta uang kepada Aleksius.
Permintaan uang tersebut dilakukan Suryadman atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp6 miliar.
Suryadman diduga meminta uang kepada Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Agustinus Yan masing-masing sebesar Rp300 juta. Uang tersebut diduga diperlukan Suryadman untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Aleksius menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal. Hal itu dilakukan dikarenakan uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan dari Bupati.
Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung dimintakan setoran sebesar Rp20-25 juta atau minimal sekitar 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp200 juta. Kemudian, Aleksius menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee sebagaimana disebut sebelumnya, terkait paket pekerjaan penunjukan langsung melalui staf honorer pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Fitri Julihardi.
Dengan rincian sebagai berikut pertama Rp120 juta dari Bun Si Fat, Rp160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi serta Rp60 juta dari Nelly Margaretha. Dalam kegiatan tangkap tangan kasus tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa handphone, buku tabungan, dan uang sebesar Rp336 juta dalam bentuk pecahan 100 ribu rupiah.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
