Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih mengusut dugaan korupsi pembangunan 448 toilet di Kabupaten Bekasi. Kasus itu hingga kini belum diselesaikan karena banyaknya bangunan yang dijadikan ladang permainan kotor.
"Ditunggu, kita sedang berproses, karena ada, seperti beberapa waktu lalu saya sampaikan ada 488 titik, dan masing-masing toilet itu memiliki karakternya masing-masing," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu berdasarkan keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Minggu, 12 Mei 2024.
Asep menjelaskan modus korupsi dalam kasus ini yakni mengubah bahan baku pembuatan toilet yang tidak sesuai dengan janji dalam proposal. Objek rasuah tiap bangunan berbeda dan membuat penyidik KPK butuh waktu lama menelusurinya.
"Jadi, ada lantainya yang berbeda dengan spek yang awal, ada juga yang dindingnya, ada juga yang atapnya, jadi tidak semuanya (sama)," ujar Asep.
KPK juga harus menanyakan perusahaan mebel satu per satu untuk mendalami pengadaan toilet tersebut. Kerugian negaranya masih belum terhitung hingga saat ini.
“Kemudian ini juga terbagi di beberapa mebel, jadi, ini memerlukan waktu yang cukup untuk satu per satu kita menelisik berapa sebetulnya kerugian dari masing-masing toilet tersebut. Jadi, tidak bisa digeneralisir,” ucap Asep.
Pemerintah Kabupaten Bekasi membangun 488 toilet untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Total dana proyek ini mencapai Rp96,8 miliar.
Dari angka itu, setiap sekolah dapat jatah Rp198,5 juta untuk pembangunan toilet. Angka ini sempat mengejutkan publik beberapa waktu lalu.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menegaskan masih mengusut dugaan korupsi pembangunan 448 toilet di Kabupaten Bekasi. Kasus itu hingga kini belum diselesaikan karena banyaknya bangunan yang dijadikan ladang permainan kotor.
"Ditunggu, kita sedang berproses, karena ada, seperti beberapa waktu lalu saya sampaikan ada 488 titik, dan masing-masing toilet itu memiliki karakternya masing-masing," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu berdasarkan keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Minggu, 12 Mei 2024.
Asep menjelaskan modus korupsi dalam kasus ini yakni mengubah bahan baku pembuatan toilet yang tidak sesuai dengan janji dalam proposal. Objek rasuah tiap bangunan berbeda dan membuat penyidik
KPK butuh waktu lama menelusurinya.
"Jadi, ada lantainya yang berbeda dengan spek yang awal, ada juga yang dindingnya, ada juga yang atapnya, jadi tidak semuanya (sama)," ujar Asep.
KPK juga harus menanyakan perusahaan mebel satu per satu untuk mendalami pengadaan toilet tersebut. Kerugian negaranya masih belum terhitung hingga saat ini.
“Kemudian ini juga terbagi di beberapa mebel, jadi, ini memerlukan waktu yang cukup untuk satu per satu kita menelisik berapa sebetulnya kerugian dari masing-masing toilet tersebut. Jadi, tidak bisa digeneralisir,” ucap Asep.
Pemerintah Kabupaten Bekasi membangun 488 toilet untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Total dana proyek ini mencapai Rp96,8 miliar.
Dari angka itu, setiap sekolah dapat jatah Rp198,5 juta untuk pembangunan toilet. Angka ini sempat mengejutkan publik beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
