medcom.id, Jakarta: Mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul Raja Sempurnajaya kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hari ini, Rabu (1/10/2014).
Dalam persidangan kali ini, tim jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi ahli. Namun di awal, tim jaksa penuntut umum menyampaikan hanya mampu menghadirkan satu orang saja, sementara saksi ahli lain tidak dapat menghadiri persidangan.
Saksi ahli yang berprofesi sebagai PNS dan satf ahli di Kementerian Dalam Negeri dengan keahlian di bidang hukum administrasi dan desentralisasi, diminta tim JPU untuk menjelaskan bagaimana prosedural pengeluaran dan penerbitan surat izin lokasi.
Saat tim jaksa penuntut umum menunjukan barang bukti contoh izin lokasi, ternyata ada ketidakjelasan keputusan dalam penerbitan surat izin.
"Ada ketidakjelasan keputusan dalam penerbitan izin. Setelah melihat izin lokasi model seperti itu (barang bukti) ada pertentangan dan menimbulkan kebingungan," ujar saksi ahli, Arif Fakhrullah di hadapan majelis hakim.
Selain itu, saksi ahli mengungkap bahwa dalam pemberian izin lokasi, pemerintah harus memperhatikan tiga hal yakni, kewenangan, substansi dan prosedur. Sementara kawasan izin lokasi dalam kasus korupsi mantan Kepala Bappebti disinyalir berada di tanah yang peruntukannya tidak sesuai.
Untuk diketahui, terdakwa Syahrul dalam kapasitasnya selaku Kepala Bappebti memproses pemberian Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka kepada PT Indokliring Internasional. Serta melakukan penyuapan terhadap Bupati Bogor, Rahmat Yasin menyangkut rekomendasi pemberian izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Tanjungsari, Bogor. Ia didakwa enam kasus sekaligus terkait korupsi, pemerasan dan suap.
medcom.id, Jakarta: Mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul Raja Sempurnajaya kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hari ini, Rabu (1/10/2014).
Dalam persidangan kali ini, tim jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi ahli. Namun di awal, tim jaksa penuntut umum menyampaikan hanya mampu menghadirkan satu orang saja, sementara saksi ahli lain tidak dapat menghadiri persidangan.
Saksi ahli yang berprofesi sebagai PNS dan satf ahli di Kementerian Dalam Negeri dengan keahlian di bidang hukum administrasi dan desentralisasi, diminta tim JPU untuk menjelaskan bagaimana prosedural pengeluaran dan penerbitan surat izin lokasi.
Saat tim jaksa penuntut umum menunjukan barang bukti contoh izin lokasi, ternyata ada ketidakjelasan keputusan dalam penerbitan surat izin.
"Ada ketidakjelasan keputusan dalam penerbitan izin. Setelah melihat izin lokasi model seperti itu (barang bukti) ada pertentangan dan menimbulkan kebingungan," ujar saksi ahli, Arif Fakhrullah di hadapan majelis hakim.
Selain itu, saksi ahli mengungkap bahwa dalam pemberian izin lokasi, pemerintah harus memperhatikan tiga hal yakni, kewenangan, substansi dan prosedur. Sementara kawasan izin lokasi dalam kasus korupsi mantan Kepala Bappebti disinyalir berada di tanah yang peruntukannya tidak sesuai.
Untuk diketahui, terdakwa Syahrul dalam kapasitasnya selaku Kepala Bappebti memproses pemberian Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka kepada PT Indokliring Internasional. Serta melakukan penyuapan terhadap Bupati Bogor, Rahmat Yasin menyangkut rekomendasi pemberian izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Tanjungsari, Bogor. Ia didakwa enam kasus sekaligus terkait korupsi, pemerasan dan suap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LOV)
