Ilustrasi: Medcom.id

Eks Kadis PUPR Bengkayang Divonis 4 Tahun Penjara

Candra Yuri Nuralam • 19 Mei 2020 16:23

Jakarta: Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak, Kalimantan Barat, memvonis eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kabupaten Bengkayang, Aleksius. Dia dvionis hukuman empat tahun penjara karena terbukti bersalah dalam kasus suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang Tahun Anggaran 2019. "Menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider satu bulan penjara," kata hakim ketua Prayitno Iman Santoso dalam sidang yang digelar secara telekonferensi di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020. Aleksius juga diminta membayarkan uang pengganti Rp4 juta. Jika tidak dibayarkan, harta benda Aleksius akan dirampas atau dikurung selama satu bulan. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). JPU meminta hakim menghukum Aleksius lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Alksius menyatakan menerima putusan itu. Sementara itu, JPU KPK masih berpikir-pikir untuk mengajukan banding. Kasus ini berawal saat mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot meminta uang kepada Aleksius dan eks Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang Agustinus Yan masing-masing Rp300 juta. Uang tersebut diduga untuk keperluan pribadi. Aleksius lalu menghubungi rekanan dan menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran awal. Aleksius diduga mematok fee Rp20 juta sampai Rp25 juta atau minimal 10 persen untuk satu paket pekerjaan maksimal bernilai Rp200 juta. Baca: Eks Bupati Bengkayang Divonis 5 Tahun Penjara Aleksius akhirnya menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee tersebut. Rincian fee yang diterima Alexius, yakni Rp120 juta dari Bun Si Fat, Rp160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi, serta Rp60 juta dari Nelly Margaretha. Aleksius dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jakarta: Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak, Kalimantan Barat, memvonis eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kabupaten Bengkayang, Aleksius. Dia dvionis hukuman empat tahun penjara karena terbukti bersalah dalam kasus suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang Tahun Anggaran 2019.

"Menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider satu bulan penjara," kata hakim ketua Prayitno Iman Santoso dalam sidang yang digelar secara telekonferensi di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.

Aleksius juga diminta membayarkan uang pengganti Rp4 juta. Jika tidak dibayarkan, harta benda Aleksius akan dirampas atau dikurung selama satu bulan.

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). JPU meminta hakim menghukum Aleksius lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Alksius menyatakan menerima putusan itu. Sementara itu, JPU KPK masih berpikir-pikir untuk mengajukan banding.

Kasus ini berawal saat mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot meminta uang kepada Aleksius dan eks Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang Agustinus Yan masing-masing Rp300 juta. Uang tersebut diduga untuk keperluan pribadi.

Aleksius lalu menghubungi rekanan dan menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran awal. Aleksius diduga mematok fee Rp20 juta sampai Rp25 juta atau minimal 10 persen untuk satu paket pekerjaan maksimal bernilai Rp200 juta.

Baca: Eks Bupati Bengkayang Divonis 5 Tahun Penjara

Aleksius akhirnya menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee tersebut. Rincian fee yang diterima Alexius, yakni Rp120 juta dari Bun Si Fat, Rp160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi, serta Rp60 juta dari Nelly Margaretha.

Aleksius dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda