medcom.id, Jakarta: Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun, kembali tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia seyogyanya diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemberitahuan ketidakhadiran Samsu itu diberikan oleh kuasa hukumnya melalui surat yang disampaikan kepada penyidik. "Surat (panggilan pemeriksaan) baru diterima pada 4 Januari 2017 dan itu menurut pengakuan yang bersangkutan," kata Febri di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/2017).
Dengan ketidakhadiran ini, Samsu sudah dua kali tak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Pada panggilan pertama, Samsu tak memberikan keterangan apapun perihal ketidakhadirannya.
Menurut Febri, KPK saat ini masih mendiskusikan upaya yang akan dilakukan buat menghadirkan Samsu. Salah satunya adalah penjemputan paksa.
"Kami masih diskusikan lebih jauh apa tindak lanjut untuk tersangka SUS (Samsu Umar Abdul Samiun)," ujar dia.
Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Mantan Ketua MK Akil Mochtar. Fulus yang diduga bernilai Rp1 miliar diberikan sebagai pemulusan perkara sengketa pilkada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, pada 2011.
Samsu pun kena jerat hukum. Dia disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
