Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membahas status pegawai Lembaga Antirasuah. KPK bahkan sudah membentuk tim transisi untuk menindaklanjuti status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Kita sudah mulai koordinasi dengan Kemenpan-RB dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dan kita sudah memberikan penjelasan kepada seluruh pegawai KPK bagaimana mekanismenya nanti," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
Alexander berharap dalam satu bulan ini tim dapat merampungkan analisis mengenai aturan tersebut. Pimpinan juga akan menyurati Presiden Joko Widodo untuk memberi masukan terkait dampak perubahan status kepegawaian.
"Tentu kami coba berikan masukan ke Presiden karena yang tanda tangan Presiden terkait apa yang dirasakan, dampak perubahan. Meskipun saya enggak tahu, keputusan terserah Presiden," ujar dia.
Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan tim transisi yang dibentuk pimpinan terdiri dari Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia (SDM), serta Biro perencanaan dan keuangan. Dia menjelaskan, tim transisi bertugas untuk menganalisis setiap ayat yang tertuang dalam revisi Undang-Undang KPK.
"Kami fokuskan adalah analisis terkait bagian-bagian pasal, semua bagian, kata, kalimat, ayat, bab, itu semua kami analisis untuk melihat konsekuensi RUU kemarin terhadap kelembagaan, operasional KPK dalam pelaksanaan tugas termasuk soal SDM," kata Febri.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membahas status pegawai Lembaga Antirasuah. KPK bahkan sudah membentuk tim transisi untuk menindaklanjuti status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Kita sudah mulai koordinasi dengan Kemenpan-RB dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dan kita sudah memberikan penjelasan kepada seluruh pegawai KPK bagaimana mekanismenya nanti," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
Alexander berharap dalam satu bulan ini tim dapat merampungkan analisis mengenai aturan tersebut. Pimpinan juga akan menyurati Presiden Joko Widodo untuk memberi masukan terkait dampak perubahan status kepegawaian.
"Tentu kami coba berikan masukan ke Presiden karena yang tanda tangan Presiden terkait apa yang dirasakan, dampak perubahan. Meskipun saya enggak tahu, keputusan terserah Presiden," ujar dia.
Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan tim transisi yang dibentuk pimpinan terdiri dari Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia (SDM), serta Biro perencanaan dan keuangan. Dia menjelaskan, tim transisi bertugas untuk menganalisis setiap ayat yang tertuang dalam revisi Undang-Undang KPK.
"Kami fokuskan adalah analisis terkait bagian-bagian pasal, semua bagian, kata, kalimat, ayat, bab, itu semua kami analisis untuk melihat konsekuensi RUU kemarin terhadap kelembagaan, operasional KPK dalam pelaksanaan tugas termasuk soal SDM," kata Febri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(HUS)
