Eks Dirut PTPN III Pakai Jasa Arum Sabil Urus LHKPN

?Jakarta: Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya penggunaan uang yang diberikan Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo (FMT) Pieko Njotosetiadi kepada mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Parlagutan Pulungan. Uang tersebut diperuntukkan mengurus verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Pieko dikenal Dolly sebagai pedagang gula yang mempunyai perusahaan PT FMT. Pieko merupakan salah satu pengusaha yang membeli gula di PTPN dengan program penjualan kontrak jangka panjang. "BAP (Berita Acara Pemeriksaan) apakah Anda pernah meminta uang kepada Pak Pieko, bahwa benar Saudara mengatakan Agustus ada undangan LHKPN KPK. Hubungan gimana dengan uang?" tanya jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Desember 2019. "Jadi memang kami ada urusan LHKPN Pak Arum janji menyelesaikan tersebut," jawab Dolly. Arum Sabil yang dimaksud Dolly adalah pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat. Menurut Dolly, Arum yang meminta uang kepada Pieko untuk mengurus masalah verifikasi LHKPN ke KPK. Dolly menyampaikan, masalah LHKPN dirinya terletak pada saldo rekening yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian Arum Sabil menawarkan untuk membantu mengurus verifikasi LHKPN itu. "Iya mengenai saldo dana masih belum bisa dipertanggung jawabkan, rekening belum saya masukan di LHKPN. Saya hanya sekitar empat rekening. Pak Arum yang menawarkan jasa ke saya," ucap Dolly. Jaksa merasa heran hubungan Arum Sabil mengurus LHKPN dengan uang dari Pieko. Dolly menyebut, saat itu Arum ingin memberikan uang kepada seseorang untuk mengurus LHKPN. Namun, Arum tidak menjelaskan ke Dolly, uang itu akan diberikan ke siapa. "Pak Arum mau memberikan uang kepada seseorang. Pokoknya dia ingin memberikan uang kepada seseorang saya tanya siapa? Dijawab ndak usah tahu. Waktu itu saya tanya juga uang siapa? Dijawab ndak usah tahu," jelas Dolly saat bertanya sumber uang kepada Arum. KPK menetapkan Peiko, Dolly Pulungan, dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi gula di PTPN III tahun 2019. Dolly dan Kadek Kertha sebagai penerima suap sedangkan Pieko pemberi suap. Dolly melalui Kadek Kertha diduga menerima suap sebesar SGD345 ribu dari Pieko. Suap ini berkaitan dengan distribusi gula di PTPN III yang digarap Pieko. Pieko menjadi pihak swasta yang ditunjuk dalam skema long term contract dengan PT PN III (Persero). Pieko mendapat kuota untuk mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak berjalan. Dolly dan Kadek Kertha selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pieko selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.