Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, membantah tudingan adanya calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) titipan. Dia menegaskan proses pemilihan capim KPK digelar terbuka.
"Saya tidak paham titipan apa dan bagaimana titipannya," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 September 2019.
Herman menyebut semua anggota diberikan kesempatan untuk bersuara saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dia menjamin Komisi III bekerja profesional.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan DPR terbuka dengan saran. Masukan dari koalisi masyarakat yang mengkritik hasil seleksi dan kinerja pansel capim KPK juga didengar.
"Namanya DPR wakil rakyat, masukkan apa pun harus kami tampung dan dalam hal menampung apa yang dimaksudkan 56 anggota Komisi III punya hak untuk berpendapat terhadap masukan itu," ujarnya.
Komisi III DPR akan memulai tahapan fit and proper test calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V Selasa, 10 September 2019.
Sebanyak 20 capim KPK lolos proses wawancara, uji publik, dan tes kesehatan. Pansel memilih 10 nama capim KPK dan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo.
Mekanismenya, 10 nama tersebut diserahkan Presiden ke DPR. Lalu, para capim akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. DPR akan memilih lima dari 10 nama tersebut.
Berikut nama 10 Capim KPK yang diserahkan ke Presiden:
1. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata,
2. Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri,
3. Jaksa Johanis Tanak,
4. Auditor BPK I Nyoman Wara,
5. Hakim Nawawi Pomolango,
6. Advokat Lili Pintauli Siregar,
7. Dosen Nurul Ghufron,
8. Dosen Luthfi Jayadi Kurniawan,
9. PNS Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan
10. PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, membantah tudingan adanya calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) titipan. Dia menegaskan proses pemilihan capim KPK digelar terbuka.
"Saya tidak paham titipan apa dan bagaimana titipannya," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 September 2019.
Herman menyebut semua anggota diberikan kesempatan untuk bersuara saat uji kelayakan dan kepatutan (
fit and proper test). Dia menjamin Komisi III bekerja profesional.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan DPR terbuka dengan saran. Masukan dari koalisi masyarakat yang mengkritik hasil seleksi dan kinerja pansel capim KPK juga didengar.
"Namanya DPR wakil rakyat, masukkan apa pun harus kami tampung dan dalam hal menampung apa yang dimaksudkan 56 anggota Komisi III punya hak untuk berpendapat terhadap masukan itu," ujarnya.
Komisi III DPR akan memulai tahapan
fit and proper test calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V Selasa, 10 September 2019.
Sebanyak 20 capim KPK lolos proses wawancara, uji publik, dan tes kesehatan. Pansel memilih 10 nama capim KPK dan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo.
Mekanismenya, 10 nama tersebut diserahkan Presiden ke DPR. Lalu, para capim akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. DPR akan memilih lima dari 10 nama tersebut.
Berikut nama 10 Capim KPK yang diserahkan ke Presiden:
1. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata,
2. Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri,
3. Jaksa Johanis Tanak,
4. Auditor BPK I Nyoman Wara,
5. Hakim Nawawi Pomolango,
6. Advokat Lili Pintauli Siregar,
7. Dosen Nurul Ghufron,
8. Dosen Luthfi Jayadi Kurniawan,
9. PNS Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan
10. PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
