medcom.id, Jakarta: Sekretaris Daerah Sumatera Utara Hasban Ritonga mengaku bila kasus interpelasi Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait pengangkatannya. Pasalnya, DPRD Sumut sempat tak terima dengan pengangkatan Hasban yang sempat berstatus terdakwa.
"Isunya seperti itu, tapi itu bukan substansi untuk materi interpelasi," kata Hasban usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2015).
Hasban pun enggan berbicara banyak soal interpelasi yang belakangan dibatalkan DPRD kerena ada aliran suap dari Gubernur.
"Kalau soal mencuat berita isu kan bisa saja. Tapi apakah itu jadi salah satu materi saya kurang tahu juga," jelas dia.
Hasban diketahui tersangkut kasus hukum karena menandatangani berita acara tapal batas Sirkuit IMI saat dia bertugas sebagai birokrat di Biro Aset Pemprov Sumut. Dia dituduh merugikan PT Mutiara Development.
Pada Maret 2014, Hasban kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan pada 22 Oktober 2014. Sejak Desember 2014, Hasban menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Kendati sedang sibuk dengan persidangan, pada 14 Januari 2015, Hasban dilantik Gubernur Gatot sebagai sekretaris daerah. Namun, pada akhir Januari dia dibebastugaskan sebagai sekda lantaran polemik atas statusnya sebagai terdakwa.
Diketahui, DPRD Sumut sempat mengajukan interpelasi terhadap Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Salah satu materinya adalah etika pemerintah dalam pengangkatan PNS untuk mengisi jabatan struktural dalam rangka melaksanakan clean and good governance.
Namun, interpelasi batal dilakukan. Setelah diusut lembaga antikorupsi, ternyata hal itu lantaran Gatot sudah memberi suap kepada DPRD.
Hasban pun mengaku tak tahu soal perkara suap ini. Dia juga berkilah ketika dikonfirmasi soal dugaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Aumut yang mengumpulkan uang untuk DPRD.
"Saya tidak tahu, saya baru bulan lima bertugas," ucap Hasban.
medcom.id, Jakarta: Sekretaris Daerah Sumatera Utara Hasban Ritonga mengaku bila kasus interpelasi Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait pengangkatannya. Pasalnya, DPRD Sumut sempat tak terima dengan pengangkatan Hasban yang sempat berstatus terdakwa.
"Isunya seperti itu, tapi itu bukan substansi untuk materi interpelasi," kata Hasban usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2015).
Hasban pun enggan berbicara banyak soal interpelasi yang belakangan dibatalkan DPRD kerena ada aliran suap dari Gubernur.
"Kalau soal mencuat berita isu kan bisa saja. Tapi apakah itu jadi salah satu materi saya kurang tahu juga," jelas dia.
Hasban diketahui tersangkut kasus hukum karena menandatangani berita acara tapal batas Sirkuit IMI saat dia bertugas sebagai birokrat di Biro Aset Pemprov Sumut. Dia dituduh merugikan PT Mutiara Development.
Pada Maret 2014, Hasban kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan pada 22 Oktober 2014. Sejak Desember 2014, Hasban menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Kendati sedang sibuk dengan persidangan, pada 14 Januari 2015, Hasban dilantik Gubernur Gatot sebagai sekretaris daerah. Namun, pada akhir Januari dia dibebastugaskan sebagai sekda lantaran polemik atas statusnya sebagai terdakwa.
Diketahui, DPRD Sumut sempat mengajukan interpelasi terhadap Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Salah satu materinya adalah etika pemerintah dalam pengangkatan PNS untuk mengisi jabatan struktural dalam rangka melaksanakan clean and good governance.
Namun, interpelasi batal dilakukan. Setelah diusut lembaga antikorupsi, ternyata hal itu lantaran Gatot sudah memberi suap kepada DPRD.
Hasban pun mengaku tak tahu soal perkara suap ini. Dia juga berkilah ketika dikonfirmasi soal dugaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Aumut yang mengumpulkan uang untuk DPRD.
"Saya tidak tahu, saya baru bulan lima bertugas," ucap Hasban.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
