Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengungkapkan banyak laporan dari masyarakat terkait ketidakadilan hukum di Mahkamah Agung (MA).Terutama terkait sengketa penggunaan lahan dengan pengembang.
Hal itu disampaikan Desmond saat memimpin rapat kerja bersama seluruh mitra Komisi III DPR. Ia mengingatkan MA memberikan kepastian hukum yang berpihak kepada rakyat kecil.
"Mahkamah Agung ini banyak banget laporannya khususnya warga masyarakat yang berhadapan dengan perkebunan, pengembang, dan macam-macam yang berkaitan kalau sudah sengketa tentang lahan," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 31 Agustus 2020.
Politikus Gerindra itu menyebut kemenangan hukum untuk masyarakat terhitung kecil. Mayoritas persoalan sengketa lahan dimenangkan pengembang.
Padahal, lanjut Desmond, MA dalam menjalankan administrasi, pengaturan, dan pembiayaan kegiatan dibiayai uang rakyat. Meski, Desmond tidak menampik para pengembang ikut membayar pajak.
"Ini catatan saja agar ke depan keadilan dan kepastian hukum dan keterpihakan hukum terhadap rakyat sesuai dengan negara hukum," tutur dia.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengungkapkan banyak laporan dari masyarakat terkait ketidakadilan hukum di
Mahkamah Agung (MA).Terutama terkait sengketa penggunaan lahan dengan pengembang.
Hal itu disampaikan Desmond saat memimpin rapat kerja bersama seluruh mitra Komisi III DPR. Ia mengingatkan MA memberikan kepastian hukum yang berpihak kepada rakyat kecil.
"Mahkamah Agung ini banyak banget laporannya khususnya warga masyarakat yang berhadapan dengan perkebunan, pengembang, dan macam-macam yang berkaitan kalau sudah sengketa tentang lahan," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 31 Agustus 2020.
Politikus Gerindra itu menyebut kemenangan hukum untuk masyarakat terhitung kecil. Mayoritas persoalan
sengketa lahan dimenangkan pengembang.
Padahal, lanjut Desmond, MA dalam menjalankan administrasi, pengaturan, dan pembiayaan kegiatan dibiayai uang rakyat. Meski, Desmond tidak menampik para pengembang ikut membayar pajak.
"Ini catatan saja agar ke depan keadilan dan kepastian hukum dan keterpihakan hukum terhadap rakyat sesuai dengan negara hukum," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
