Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery menjamin proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) akan dilakukan secara profesional. Sehingga, publik tak perlu khawatir dengan 10 nama yang nantinya diuji oleh DPR.
"Kami berikan jaminan bahwa Komisi III DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 capim KPK secara profesional," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2019.
Menurut dia, publik bisa menilai proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung terbuka. Tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada capim tertentu.
"Proses yang dilakukan Pansel KPK hingga menghasilkan 20 nama capim KPK, kami nilai prosesnya berjalan profesional dan proper. Kalau ada pihak yang mencurigai ada institusi tertentu yang diistimewakan, itu hak orang tersebut," ujar politikus PDIP itu.
Dia menegaskan Komisi III DPR tidak berwenangan mengulik apakah capim pernah melanggar kode etik dan belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau tidak. Komisi III hanya menggunakan hak politiknya untuk menguji kepatutan dan kelayakan capim.
Koalisi kawal capim KPK sebelumnya menyebut masa depan Lembaga Antirasuah terancam. Proses seleksi pimpinan KPK dinilai bermasalah.
Anggota koalisi capim KPK Kurnia Ramadhana menilai masalah terjadi sejak pemilihan pansel, proses seleksi, dan sejumlah calon yang lolos. Bahkan, beberapa penegak hukum aktif lolos dalam 20 besar seleksi capim KPK.
"Padahal dalam survei penegak hukum masih peringkat bawah dalam pemberantasan korupsi," kata Kurnia di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 25 Agustus 2019.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery menjamin proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) akan dilakukan secara profesional. Sehingga, publik tak perlu khawatir dengan 10 nama yang nantinya diuji oleh DPR.
"Kami berikan jaminan bahwa Komisi III DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 capim KPK secara profesional," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2019.
Menurut dia, publik bisa menilai proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung terbuka. Tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada capim tertentu.
"Proses yang dilakukan Pansel KPK hingga menghasilkan 20 nama capim KPK, kami nilai prosesnya berjalan profesional dan proper. Kalau ada pihak yang mencurigai ada institusi tertentu yang diistimewakan, itu hak orang tersebut," ujar politikus PDIP itu.
Dia menegaskan Komisi III DPR tidak berwenangan mengulik apakah capim pernah melanggar kode etik dan belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau tidak. Komisi III hanya menggunakan hak politiknya untuk menguji kepatutan dan kelayakan capim.
Koalisi kawal capim KPK sebelumnya menyebut masa depan Lembaga Antirasuah terancam. Proses seleksi pimpinan KPK dinilai bermasalah.
Anggota koalisi capim KPK Kurnia Ramadhana menilai masalah terjadi sejak pemilihan pansel, proses seleksi, dan sejumlah calon yang lolos. Bahkan, beberapa penegak hukum aktif lolos dalam 20 besar seleksi capim KPK.
"Padahal dalam survei penegak hukum masih peringkat bawah dalam pemberantasan korupsi," kata Kurnia di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 25 Agustus 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
