Jakarta: Migrant Watch mengecam pernyataan pihak kepolisian bahwa Program Ferienjob di Jerman diduga sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Migrant Watch menilai pihak kepolisian salah memahami program tersebut.
"Kok begitu entengnya kepolisian menyeret kasus mahasiswa yang ikut program Ferienjob di Jerman adalah TPPO. Itu sangat sadis dan keliru. Apakah ini karena kepolisian tidak mengerti definisi TPPO atau bentuk kriminalisasi pada perguruan tinggi," kata Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan dalam keterangannya, Minggu 24 Maret 2024.
Aznil Tan menjelaskan kasus menimpa 1.047 mahasiswa mengikut program fereinjob di Jerman tidak memenuhi syarat atau unsur TPPO. Ia menegaskan TPPO itu adalah kejahatan luar biasa terhadap harkat martabat manusia.
Korbannya dalam kendali untuk dieksploitasi. Kondisi korban dalam terniaya dan menderita psikis berat.
"Sedangkan, Ferienjob ini adalah sebuah program resmi pemerintahan Jerman bagi mahasiswa bekerja sebagai buruh kasar mengisi waktu libur kuliah dan mendapatkan uang saku tambahan," terang Aznil.
Aznil menambahkan terdapat kekeliruan dalam memahami Ferienjob. Aznil menegaskan kesalahpahaman ini yang memutarbalikkan fakta bahwa Ferienjob sebagai TPPO.
Baca juga: Polri Upayakan Pemulangan 2 Tersangka TPPO Ribuan Mahasiswa di Jerman
"Ada mahasiswa melapor bahwa dia mendapat pekerjaan yang cukup berat, bisa jadi mahasiswa tersebut tidak tahu bahwa program Ferienjob itu adalah program kerja buruh kasar di pabrik, restoran, bandara, kargo atau tempat lainnya. Bisa juga mereka itu tidak siap secara fisik dan bekerja dalam suhu musim dingin," ungkap Aznil.
Peserta mahasiswa menganggap program Ferienjob merupakan program kuliah sambil bekerja sudah menjadi kekisruhan dalam program ini.
"Jika mahasiswa memahami Ferienjob itu adalah kuliah sambil bekerja, adalah keliru besar. Apalagi bekerja sambil liburan, itu lebih keliru lagi. Karena di luar ekspektasi itulah, bisa jadi penyebab mahasiswa ikut program Ferienjob bermasalah," tambah dia.
Maka dari itu, Aznil meminta polisi untuk mengusut sumber kesalahpahaman ini. Apakah pihak tertentu yang sengaja menyampaikan informasi keliru kepada korban atau hal yang lain.
"Jika memang ada agensi menjanjikan mahasiswa bekerja dan belajar di Jerman atau pelanggaran prosedur, itu yang mesti ditelusuri oleh kepolisian. Bukan ujug-ujug melabeli TPPO. Ini bisa merusak dunia ketenagakerjaan dan membunuh harapan orang lain ingin dapat program ini. Ini juga bisa merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan Jerman. Karena TPPO merupakan aib besar suatu negara," pungkasnya.
Kasus TPPO ribuan mahasiswa ini terungkap setelah KBRI menerima kedatangan empat mahasiswa yang mengaku sedang mengikuti program ferienjob di Jerman. Setelah dilakukan pendalaman, diketahui bahwa program ini dijalankan oleh 33 universitas yang ada di Indonesia, dengan total 1.047 mahasiswa yang terbagi di tiga agen tenaga kerja di Jerman.
Para mahasiswa mendapatkan sosialisasi dari PT CVGEN dan PT SHB. Mereka dikenakan biaya pada saat pendaftaran. Bahkan, PT SHB menjalin kerja sama dengan universitas yang dituangkan dalam MoU atau nota kesepahaman.
Jakarta: Migrant Watch mengecam pernyataan pihak kepolisian bahwa Program Ferienjob di Jerman diduga sebagai
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Migrant Watch menilai pihak kepolisian salah memahami program tersebut.
"Kok begitu entengnya kepolisian menyeret kasus mahasiswa yang ikut program Ferienjob di Jerman adalah TPPO. Itu sangat sadis dan keliru. Apakah ini karena kepolisian tidak mengerti definisi TPPO atau bentuk kriminalisasi pada perguruan tinggi," kata Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan dalam keterangannya, Minggu 24 Maret 2024.
Aznil Tan menjelaskan kasus menimpa 1.047 mahasiswa mengikut program fereinjob di Jerman tidak memenuhi syarat atau unsur TPPO. Ia menegaskan TPPO itu adalah kejahatan luar biasa terhadap harkat martabat manusia.
Korbannya dalam kendali untuk dieksploitasi.
Kondisi korban dalam terniaya dan menderita psikis berat.
"Sedangkan, Ferienjob ini adalah sebuah program resmi pemerintahan Jerman bagi mahasiswa bekerja sebagai buruh kasar mengisi waktu libur kuliah dan mendapatkan uang saku tambahan," terang Aznil.
Aznil menambahkan terdapat kekeliruan dalam memahami Ferienjob. Aznil menegaskan kesalahpahaman ini yang memutarbalikkan fakta bahwa Ferienjob sebagai TPPO.
Baca juga:
Polri Upayakan Pemulangan 2 Tersangka TPPO Ribuan Mahasiswa di Jerman
"Ada mahasiswa melapor bahwa dia mendapat pekerjaan yang cukup berat, bisa jadi mahasiswa tersebut tidak tahu bahwa program Ferienjob itu adalah program kerja buruh kasar di pabrik, restoran, bandara, kargo atau tempat lainnya. Bisa juga mereka itu tidak siap secara fisik dan bekerja dalam suhu musim dingin," ungkap Aznil.
Peserta mahasiswa menganggap program Ferienjob merupakan program kuliah sambil bekerja sudah menjadi kekisruhan dalam program ini.
"Jika mahasiswa memahami Ferienjob itu adalah kuliah sambil bekerja, adalah keliru besar. Apalagi bekerja sambil liburan, itu lebih keliru lagi. Karena di luar ekspektasi itulah, bisa jadi penyebab mahasiswa ikut program Ferienjob bermasalah," tambah dia.
Maka dari itu, Aznil meminta polisi untuk mengusut sumber kesalahpahaman ini. Apakah pihak tertentu yang sengaja menyampaikan informasi keliru kepada korban atau hal yang lain.
"Jika memang ada agensi menjanjikan mahasiswa bekerja dan belajar di Jerman atau pelanggaran prosedur, itu yang mesti ditelusuri oleh kepolisian. Bukan ujug-ujug melabeli TPPO. Ini bisa merusak dunia ketenagakerjaan dan membunuh harapan orang lain ingin dapat program ini. Ini juga bisa merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan Jerman. Karena TPPO merupakan aib besar suatu negara," pungkasnya.
Kasus TPPO ribuan mahasiswa ini terungkap setelah KBRI menerima kedatangan empat mahasiswa yang mengaku sedang mengikuti program ferienjob di Jerman. Setelah dilakukan pendalaman, diketahui bahwa program ini dijalankan oleh 33 universitas yang ada di Indonesia, dengan total 1.047 mahasiswa yang terbagi di tiga agen tenaga kerja di Jerman.
Para mahasiswa mendapatkan sosialisasi dari PT CVGEN dan PT SHB. Mereka dikenakan biaya pada saat pendaftaran. Bahkan, PT SHB menjalin kerja sama dengan universitas yang dituangkan dalam MoU atau nota kesepahaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
